BANTENEXPRES - Warga Warung Mangga Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang Kota Tangerang, menilai pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) sangat sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi warga masyarakat.

Pasalnya, JPO yang dibangun itu karena di jalan tersebut rawan kecelakaan dan banyaknya siswa sekolah yang setiap harinya banyak digunakan untuk menyebrang.

Namun, keinginan warga Warung Mangga dari tahun 2010 untuk bisa memiliki JPO tersebut terkendala, karena ditentang oleh satu keluarga yang menolak pembangunannya.

Salah seorang warga setempat, yang juga mantan RW, Sayuti, mengatakan, dibangunnya JPO tersebut merupakan keiinginan warga dari tahun 2010. Dan itu nantinya akan membantu warga ketika beraktivitas dikawasan tersebut.

"Pembangunan JPO di jalan ini sesuai dengan kebutuhan warga dan jelas pasti sangat bermanfaat," kata dia, Sabtu (08/04).

Menurutnya, jika pembangunan JPO tersebut tidak sesuai kebutuhan dan fungsinya, pemerintah tidak akan mengabulkan keiinginan warga sekitar.

Selain itu, sebenarnya semua warga sudah setuju dengan adanya pembangunan JPO tersebut, akan tetapi ada penolakan dari pihak satu keluarga.

"99 persen warga sini sangat setuju, apalagi keberadaan JPO itu sangat urgent sekali. Pembangunan JPO itu wajib ada dan kita sebagai warga yang ngusulin kok," tegas Sayuti.

Sementara itu, penggiat sosial Saipul Basri menyatakan bahwa pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang akan dibangun di Jl. MH. Thamrin merupakan aspirasi yang sudah bertahun-tahun diusulkan masyarakat.

Mengingat pentingnya dalam mendukung aktivitas masyarakat sekitar secara umum dan khususnya aktivitas anak-anak dalam mengenyam pendidikan (Tingkat Sekolah Dasar).

"Apalagi keral terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan tersebut, sehingga secara mayoritas, masyarakat sangat membutuhkan adanya JPO," ujar Marsel sapaan pria ini.

Lurah Panunggangan, Yuli Supriadi mengatakan, JPO tersebut merupakan usulan masyarakat dari tahun 2014 dan juga sempat menggelar aksi demo agar di bangun jembatan penyebrangan orang (JPO).

"Karena dulu banyak korban, mulai dari jamaah yang ingin pergi ke masjid, lalu anak-anak sekolah Dasar yang menyeberang pergi ke sekolah," terang Yuli.

Dia berkata, terkait ada keluarga yang menolak pembangunan JPO, menurutnya keluarga tersebut tidak menolak tetapi hanya ingin agar titik pembangunan JPO-nya digeser.

"Mereka tidak menolak, hanya meminta agar titik pembangunan kaki JPOnya di geser," kata dia lagi.

Kedepan, instruksi dari Kapolres Metro Tangerang Kota akan mengadakan rapat untuk mencari win-win solutions. Dengan melibatkan Dinas PUPR Provinsi Banten, Kasatpol PP, pihak keluarga yang menolak dan juga pihak kontraktor.

(MAN)