Lapsus
Selasa 30 Juni 2020 15:04
Pemkot Tangerang memberikan klarifkasi kepada aktivis FAM soal dana COVID-19 yang menjadi polemik. (FOTO: untuk BantenExpres)
\"Share

TANGERANG - Anggaran bantuan sosial (Bansos) dengan istilah Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang sudah dialokasikan Pemerintah Tangerang untuk penanganan Covid-19 yang sampai saat ini belum digunakan ternyata akan digunakan jika bantuan dari Kemensos dan Pemprov Banten sudah berhenti.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Sugiharto Achmad Bagdja, saat menggelar diskusi bersama Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang, Senin (29/06) di ruang Asisten Daerah (Asda) II, Gedung Pemkot Tangerang.

Sugiharto menerangkan, anggaran JPS sebesar Rp.120 miliar yang hari ini sedang hangat dibicarakan oleh publik, sengaja disimpan oleh Pemkot Tangerang dan akan digunakan jika Pemprov Banten tidak lagi melanjutkan Bansos tunai senilai Rp.600 kepada 86.783  KK masyarakat Kota Tangerang.

BACA JUGA: Pemkot Tangerang dan DPRD Dilaporkan Ke KPK

"Pertama hal itu dilakukan agar tidak terjadi duplikat penerima/penyalur bantuan. Kedua, karena Kemensos dan Pemprov Banten masih menyanggupi kuota penerima bantuan dari Kota Tangerang," jelas Sugiarto di forum diskusi.

Kemudian berkaitan dengan hal itu, Sugiarto juga mengaitkan dengan defisit pendapatan Pemkot Tangerang. Kendati demikian, mengenai anggaran JPS Rp.120 miliar yang sudah dialokasikan itu secara tegas olehnya dinyatakan sudah terparkir (ada) di BPKD/TAPD Kota Tangerang.

"Ya kalau uang itu (JPS Rp.120 miiar) sudah ada," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Suli Rosadi, menambahkan bahwa sampai saat ini pihaknya masih membuka data tambahan penerima bantuan melalui aplikasi Tangerang Live

"Kemensos masih meminta data tambahan kepada kami. Nah jika memang masih ada masyarakat yang belum menerima bantuan dari Kemensos atau Pemprov Banten, silakan saja mengajukan permohonan dan tetap dilakukan proses verifikasi," kata Suli.

BACA JUGA: Uang PKH Lenyap, Polres Metro Tangerang Diminta Usut

Pernyataan tersebut, menurut sejumlah aktivis FAM Tangerang yang hadir dalam pertemuan ini menilai tidak irasional/masuk akal. Pasalnya, dalam kondisi pandemi seperti ini, Pemkot Tangerang masih terlalu berbelit dengan sejumlah administrasi.

"Ini kan kejadian yang di luar dugaan. Harusnya Pemkot Tangerang bisa dengan cepat menyalurkan bantuan tanpa harus melakukan proses administrasi yang panjang," ujar Dewan Pembina FAM Tangerang, Rahmat Sanjaya.

Apalagi, lanjut dia, dengan statement Pemkot Tangerang yang menyandingkan defisitnya pendapatan Kota Berakhlaqul Karimah dengan penahanan anggaran JPS Rp.120 miliar.

"Pernyataan itu jelas menyesatkan. Kecuali belum ada yang dialokasikan. Ini kan anggaran sebesar Rp.120 miliar sudah ada, dan sudah menjadi kewajiban Pemkot Tangerang untuk menyalurkannya," cetus Rahmat. (GUNG/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek