Lapsus
Sabtu 30 November 2019 22:04
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

TANGSEL - Rapat paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengenai pengesahan APBD Kota Tangerang Selatan TA 2020 yang diajukan Wali Kota Airin Rachmi Diany diwarnai aksi walk out fraksi Gerindra dan PAN. Mereka merasa masih ada kejanggalan dalam RAPBD namun tetap dipaksakan untuk disahkan pada hari ini, Sabtu (30/11).

"Karena itu, saya selaku pimpinan Fraksi Gerindra-PAN, memohon izin menggunakan hak kami sesuai tata tertib persidangan, untuk menarik anggota Fraksi Gerindra-PAN untuk keluar dari ruang sidang tanpa mengurangi rasa hormat apa pun," jelas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tangsel Ahmad Syawqi dalam keterangan tertulisnya kepada media, Sabtu (30/11).

Syawqi menjelaskan bahwa pembahasan bisa dilakukan lebih lanjut antara Pemkot Tangsel yang dipimpin Airin Rachmi Diany dengan DPRD demi merancang RAPBD yang lebih rapi dan tidak mengandung kejanggalan. Dia mengklaim Kementerian Dalam Negeri pun tidak melarang perpanjangan masa pembahasan dan tidak ada peraturan yang dilanggar.

BACA JUGA: DPRD Sahkan APBD 2020 Kota Tangerang Rp5,1 Triliun

Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya, memang ada mata anggaran yang ganjil dan perlu dibicarakan lebih lanjut antara DPRD dengan Pemkot Tangsel.

"Karena kami telah melakukan rapat-rapat konsultasi kepada BPK RI dan KPK RI di bidang pencegahan dan kami tetap mengambil sikap untuk tidak mengikuti rapat pengesahan APBD 2020 ini," ujarnya.

Syawqi kemudian menjelaskan beberapa keberatan dan catatan tentang RAPBD yang akan disahkan menjadi APBD Kota Tangsel 2020.

Pihaknya keberatan karena ada nilai penyertaan modal pada tahap kedua dan seterusnya. Padahal, merujuk Perda No. 1 tahun 2014, hanya mengatur soal penyertaan modal tahap pertama, yakni 25 persen dan disetor penuh.

"Tidak mengatur besaran penyertaan modal pada tahap-tahap berikutnya," kata Syawqi.

Gerindra-PAN juga menyatakan bahwa PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS), yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), belum menyerahkan rencana kerja kepada Badan Anggaran DPRD Kota Tangsel. Padahal itu mesti dilakukan demi transparansi yang harus dipertanggungjawabkan DPRD Kota Tangsel di kemudian hari. (TON)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek