Lapsus
Kamis 01 Oktober 2020 21:08
Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

BANTENEXPRES - Tangerang Public Transparency Watch (Truth) melaporkan Wali Kota Tangerang ke Polres Metro Tangerang Kota, Kamis (01/10). Laporan tersebut diduga tertutupnya Pemkot Tangerang atas pemenuhan keterbukaan informasi publik penanganan Covid-19. 

Wakil Koordinator Truth, Ahmad Priatna mengatakan, sebelum melaporkan Wali Kota ke Polres Metro Tangerang Kota, pihaknya telah melakukan upaya meminta informasi melalui mekanisme Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Permintaan itu berupa  mengenai keterbukaan informasi penanganan covid-19, mengenai anggaran, data penerima bansos dan realisasinya dan dokumen-dokumen soal pengadaan barang dan jasa. 

"Semua dokumen tentang penanganan Covid-19 kita minta sampai dokumen RS yang menjadi rujukan Pemkot Tangerang pasien Covid-19," ujar Nana sapaan akrabnya kepada awak media sesuai melaporkan. 

"Tapi pada faktanya, setelah kita mengakses informasi itu sangat sulit hingga akhirnya setelah kita pelajari ada dua hal yang kita nilai, bahwasannya Pemkot Tangerang, yang pertama telah melanggar pidana UU informasi publik," tuturnya. 

BACA JUGA: Politisi PDI-P: TKSK yang Bandel Harus Diproses Hukum

"Makanya kita laporkan ini ke Polres Metro. Jelas itu pada pasal 52 apabila badan publik tidak mempublikasikan menghambat dan sebagainya informasi publik. Bisa kurungan 1 tahun penjara atau denda 5 juta," jelas dia.

Kedua, menurut Nana, pihaknya melihat Pemkot Tangerang tidak menjalankan perintah Undang-undang tersebut. Selain itu, pihaknya juga berencana akan melaporkan kembali ke Kemendagri.

“Yang kami Laporankan ini Walikota karena selaku penanggung jawab keterbukaan informasi publik," tandasnya.

Terpisah, Sekjend Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang, Rasyid Warisman, mengatakan Pemerintah Kota Tangerang termasuk DPRD Kota Tangerang selama penangangan COVID-19 tidak transparan.

“Kami menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas anggaran penanganan Covid-19, berapa yang sudah terpakai, karena itu menggunakan uang rakyat. Mereka (Eksekuitf/Legislatif) bersama-sama wajib bertanggungjawab,” cetus Rasyid dihubungi BantenExpres, Kamis (01/10) malam.

Ia menilai Pemkot Tangerang hanya mempublish data korban Covid-19, sementara anggaran tidak pernah terpublikasi kepada masyarakat.

“Berapa yang sudah dihabiskan untuk membeli peralatan medis, berapa gaji dokter, berapa bayar rumah sakit ini wajib dibuka kepublik. Tidak melulu data korban yang disampaikan,” kata dia.

“Kami akan membuka posko pengaduan di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Tangerang,” demikian Rasyid.

BACA JUGA: Gubernur Banten Siapkan 1 Hektare Pemakaman Korban Corona

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menyatakan telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, untuk mengawasi penggunaan anggaran Covid-19.

"Kami sudah konsultasi dengan BPKP dan BPK RI, karena dalam situasi darurat seperti ini, banyak anggaran kegiatan dan belanja daerah yang diubah," kata Wali Kota dalam keteranganya di Tangerang, Rabu (30/09) kemarin.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

"Jadi anggaran untuk Covid-19 di Kota Tangerang, sejauh ini sudah dalam audit BPKP Provinsi Banten, mereka yang mengawal jalannya relokasi anggaran. Ditambah, kami juga mendapatkan konsultasi dari Kemendagri," jelas Wali Kota.

Sebagai informasi, anggaran belanja untuk penanganan Covid-19 di Kota Tangerang telah di refocusing/realokasi sebesar Rp.210,9 miliar per Juli 2020. (ZIE/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek