BANTENEXPRES - Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten Iti Octavia Jayabaya menegaskan partainya menolak keras sistem proporsional tertutup atau coblos partai pada Pemilu 2024. Menurutnya, sistem Pemilu coblos partai seperti membeli kucing dalam karung.

"Kami menolak keras, ini sudah tidak terbuka itu sama aja kita membeli kucing dalam karung. Emang siapa yang mau beli kucing dalam karung," cetus Iti usai melantik DPAC Partai Demokrat Kota Tangerang, di Karawaci, Sabtu (07/01).

"Bagaimana kita mau menyampaikan aspirasinya kalau kita tidak mengenal dengan calegnya," ujar Iti yang juga Bupati Lebak.

Ia memprediksi adanya wacana sistem proposional tertutup tersebut hanya untuk menunda gelaran pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang.

"Kita berharap tidaklah proposional tertutup, itu melanggar Undang-Undang. Demokrasi ini sudah baik janganlah dikotori hanya untuk segelintir kepentingan kelompok yang ingin melanggengkan kekuasaan," papar dia.

Ini harus menjadi edukasi politik bagi masyarakat, lanjut dia, jangan jadi kemunduran demokrasi bangsa.

Kata dia lagi, misalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pun memutuskan proposional tertutup pada Pemilu 2024 nanti, maka pihaknya akan mengatur melalui organisasi dengan tetap melalui sistem proposional terbuka.

"Makanya kami sampaikan semua caleg mempunyai peluang yang sama. Tidak berdasarkan nomor urut," ucap Iti.

Diketahui, saat ini MK tengah melakukan sidang uji materi (judicial review) terkait Pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Jika MK memutuskan proposional tertutup maka masyarakat hanya akan mencoblos partai bukan calegnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Pemilu dengan sistem proporsional tertutup sangat tepat diterapkan dalam konteks saat ini. Dia mengatakan Indonesia sedang dihadapkan pada ketidakpastian imbas dinamika global.

Dari hitungan kalkulasi yang dilakukan, Hasto menilai gelaran Pemilu dengan sistem proporsional terbuka bisa memakan biaya hingga Rp.31 triliun pada 2024 nanti. Kendati demikian, ia menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pemilik kewenangan dalam menghitung biaya Pemilu bersama pemerintah.

"Proporsional tertutup sangat tepat dalam konteks saat ini, dimana kita dihadapkan pada ketidakpastian secara global,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (03/01).

Menurut Hasto, sistem proporsional tertutup bisa menghemat biaya dan menyederhanakan Pemilu. Dampaknya, kata dia, kemungkinan manipulasi berkurang.

(ZIE/GUNG)