Hukum_Kriminal
Selasa 12 Januari 2021 15:07
Mantan Kapolda Banten Komjen Listyo Sigit Prabowo digadang calon kuat Kapolri. (FOTO: Dok-BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Sosok calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis yang akan pensiun Februari nanti, sudah berada di tangan Presiden Jokowi.

Itu setelah Kompolnas yang dipimpin Menko Polhukkam Mahfud MD menyerahkan lima nama calon Kapolri kepada Jokowi, Jumat (08/01) lalu.

Mereka adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono (Akademi Kepolisian 1988A), Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar (Akpol 1988A), Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo (Akpol 1991), Kepala Lemdiklat Polri Komjen Arief Sulistyanto (Akpol 1987), dan Kabaharkam Komjen Agus Andrianto (Akpol 1989).

Namun, siapa satu dari lima nama yang akan dikirim Jokowi ke DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan masih tanda tanya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan, Polri sebagai penegak hukum mesti diisi oleh orang-orang berkualifikasi sangat tinggi.

Menurut dia, sosok Kapolri haruslah orang yang bersih, profesional, dan memiliki jam terbang tinggi.

"Supaya penegakan hukum di negeri ini berjalan baik, tidak tebang pilih, dan tentu juga agar Polri dicintai rakyat," katanya di akun Ujang Komaruddin Channel di YouTube, Selasa (12/01).

Ujang lantas menyodorkan kriteria yang setidaknya bisa menjadi masukan atau di dengar Presiden Jokowi dalam menentukan Kapolri.

Pertama, calon Kapolri tentu harus sesuai undang-undang, yakni jenderal bintang tiga atau berpangkat komjen menurutnya.

Ujang mengungkap di zaman pemerintahan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pernah terjadi calon yang diajukan dari bintang dua atau irjen, lalu 'dibintangtigakan', kemudian dipilih menjadi Kapolri.

"Ya, itu bisa saja, tetapi hari ini di zaman Pak Jokowi yang diajukan Kompolnas adalah lima nama jenderal bintang tiga atau berpangkat komjen," katanya.

Satu tahap lagi atau ketika dilantik menjadi Kapolri maka yang terpilih itu akan berpangkat bintang empat atau jenderal.

Peraih gelar doktor ilmu politik dari Universitas Indonesia itu menegaskan bahwa soal kepangkatan calon Kapolri menjadi penting.

"Karena tadi, jangan sampai ada bintang dua lalu merangsek 'dibintangtigakan' kemudian menjadi Kapolri dan mengalahkan bintang tiga yang sudah lama berkarier," kata Ujang.

Kedua, lanjut Ujang, calon Kapolri harus memiliki rekam jejak baik. Ia mengingatkan jangan sampai, misalnya, calon Kapolri memiliki 'jejak hitam' seperti dekat dengan bandar narkoba, para mafia, koruptor dan lainnya.

"Ini tentu publik tidak ingin. Kalau ini yang terjadi apa kata dunia terkait dengan penegakan hukum di Indonesia nanti. Oleh karena itu, rekam jejak calon Kapolri yang bagus, yang bersih itu menjadi penting," paparnya.

Ketiga, sosok calon Kapolri harus berprestasi. Bagaimana pun, kata Ujang, Polri adalah institusi permanen yang harus diisi orang berprestasi, memiliki integritas dan berkualifikasi  tinggi.

"Kalau Kapolri tidak berprestasi, tentu ini juga akan menjadi beban bagi bawahannya," ujarnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menyerahkan nama calon Kapolri kepada DPR. Dia menilai nama yang beredar saat ini masih spekulasi.

"Nama calon Kapolri yang beredar di media sekarang masih tebak-tebak buah nangka alias spekulasi. Sampai saat ini Presiden belum mengirim nama calon Kapolri ke DPR," kata Mahfud dilihat dalam akun twitternya, Selasa (12/01).

Dia juga menuturkan saat ini Jokowi masih mempertimbangkan nama yang akan diberikan pada DPR. Sehingga bisa mendapatkan nama terbaik pengganti Jendral Idham Azis.

"Belum ada yang tahu siapa calon Kapolri kita sebab Presiden masih terus mempertimbangkan secara seksama siapa yang paling tepat untuk jabatan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Joko Widodo lebih arif dan bijaksana dalam memilih calon kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru menggantikan Jenderal Idham Azis.

Menurut Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, penunjukan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tidak baik hanya karena berdasarkan kedekatan seorang Kepala Negara.

"Akan mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi kapolri, pertimbangannya tentu tidak cukup hanya didasarkan kepada kedekatan, loyalitas dan profesionalitas saja, tapi harus lebih luas dari itu, yaitu mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi bangsa dan negara," kata Anwar dalam keterangannya kepada media, Selasa (12/01).

Anwar berkata, yang perlu diketahui oleh Presiden Jokowi adalah akhir-akhir ini muncul anggapan bahwa hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu. Sebab, ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama.

"Meskipun pemerintah katanya tidak melakukan itu, tapi sikap dan pandangan ini tentu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah karena dia bisa menjadi seperti api di dalam sekam," kata dia.

"Apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus-menerus disakiti dan dikecewakan, ditambah lagi dengan persoalan krisis kesehatan karena COVID-19 yang tidak jelas kapan berakhirnya dan juga krisis ekonomi yang cukup berat," kata dia.

Namun demikian, menurutnya lagi Presiden punya kewenangan penuh (hak preogratif) dalam memilih orang nomor satu di Korp Bhayangkara tersebut. (GUNG/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek