

BANTENEXPRES - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menilai tidak adanya cadangan data atau backup yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara terhadap data Pusat Data Nasional (PDN), yang baru-baru ini mengalami serangan siber ransomware bukanlah masalah tata kelola ketahanan siber tapi sudah merupakan tindakan kebodohan.
"Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola, Pak. Jadi, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun backup," cetus politisi partai Golkar itu dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN di Gedung Nusantara II, DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (27/06).
Dilokasi yang sama, anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyatakan pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) oleh peretas adalah peristiwa yang tragis, miris, dan ironis. Pasalnya, PDN memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu melindungi kedaulatan data nasional dan melindungi data pribadi.
"Tapi semuanya di-hack dan kemudian semuanya tergopoh-gopoh (berbenah). What’s wrong with this?," cecer Nurul dalam rapat tersebut dikutip BantenExpres dari laman dpr.go.
Selanjutnya, politisi Golkar itu juga menyoroti adanya permintaan uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau Rp131 miliar, yang digadang-gadang agar dapat membuka file yang terenkripsi tersebut.
"Pertanyaanya siapa yang meminta tebusan? dan Bapak harus bayar kemana? Pelakunya siapa? pertanyaan berikutnya apakah pelakunya ada indikasi dari internal? Apakah mereka yang menjual teknologi karena teknologinya ingin dibeli? Atau pelakunya bisa jadi orang yang marah karena usaha judi onlinenya diganggu oleh Bapak misalnya?," tanya Nurul.
Selebihnya, ia turut mempertanyakan pertanggungjawaban fasilitas data backup yang telah disediakan oleh PT Lintasarta maupun PT Telkom di PDN. "Apakah mereka atas ketidakmampuan mereka memenuhi service level agreement itu? Tanggung jawab mereka di mana? Pasti ada kontrak gitu ya. kemudian seberapa besar kerugian finansial dan non finansial dari perkara ini?," imbuhnya.
Kemenkominfo memiliki dua Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yakni PDNS yang ada di Surabaya dan Serpong. Sedangkan, satu Pusat Data Nasional (PDN) yang berada di Batam. Adapun serangan siber yang terjadi saat ini berlokasi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang ada di Surabaya, Jawa Timur.
BSSN merekomendasikan Kemenkominfo agar menyiapkan data cadangan. Dalam kasus ini misalnya, data dari PDNS 2 yang ada di Surabaya maupun PDNS 1 di Serpong seharusnya di-backup ke PDN yang ada di Batam.
(GUNG)
- HPN 2025 Ketua DPR Harap Pers Terus Jadi Penjaga Demokrasi
- Prabowo Instruksikan Bahlil Agar Pengecer Jual Elpiji 3 Kilo Lagi
- Komisi II Minta ATR/BPN Transparan Sertifikat Pagar Laut Tangerang: Hindari "Cuci Piring"
- Zalimi Rakyat MUI Desak PSN PIK 2 Dicabut
- Habib Idrus Salim Aljufri Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota Tangerang
- Pagar Laut Tangerang Tidak Dibongkar, LBH Muhammadiyah Ancam Laporkan Ke Mabes Polri
- Komisi IV Minta Pemerintah Tegas Bongkar Pagar Laut di Tangerang: Negara Tidak Boleh Kalah!