Hukum_Kriminal
Rabu 06 Januari 2021 21:06
Warga korban gusuran proyek jalan Tol JORR-II Jurumudi Benda mendirikan posko kemanusiaan. (FOTO:VAN)
\"Share

TANGERANG - Mediasi warga Kampung Baru, Jurumudi, Benda Kota Tangerang yang terdampak penggusuran proyek Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR), ruas jalan tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran yang berlangsung selama 2 bulan dengan pengembang di Pengadilan Negeri Tangerang tidak mendapat titik temu. Sehingga persoalan ini terpaksa harus ditempuh melalui meja hijau.

Tuntutan warga soal harga tanah senilai Rp.7 juta tak diindahkan. Pihak pengembang  dalam hal ini PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) menolak tuntutan tersebut.

Persidangan soal perkara ini telah berlangsung pada Selasa (05/01) kemarin. Turut dihadiri oleh pihak warga serta tergugat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr), Badan Pertanahanan Nasional dan PT JKC, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang diwakili kuasa hukumnya. Namun, pihak Kelurahan Jurumudi dan Kecamatan Benda tak hadir.

"Kemarin itukan agendanya penyampaian dari tergugat, kita sudah terima kita juga sudah cermati alasan dalil mereka. Ada beragam misal gugataannya telat sudah lewat waktu. Itulah yang mau kita siapkan jawabannya," jelas Kuasa Hukum warga, Abu Bakar kepada wartawan, Rabu (06/01).

Dia mengatakan persidangan ini belum sampai pada pokok permasalahannya. Kedua belah pihak hanya menyampaikan ihwal perkara ini. Kata Abu Bakar, ada sejumlah pernyataan dari tergugat yang dinilai janggal.

"Yang disampaikan seperti berita acara kesepakatan harga yang sudah lewat waktu, kemudian disebutkan gugatannya kabur, ini bukan kewenangan PN Tangerang. Kemudian Sudah ada kesepakatan di 2016 Itu tidak mendasar. Kita akan siapkan pernyataan balik pada persidangan Minggu depan," terangnya.

Salah satu warga korban gusuran, Dedi Sutrisno pasca mediasi yang gagal pihaknya semakin tertatih-tatih. Pasalnya, pihak pengembang menyatakan tidak akan memberikan fasilitas kontrakan dan logistik lagi.

"Justru setelah mediasi kita sudah lost contact dengan JKC. Karena posisi kontrakan kita sudah gak dibayarin lagi. Dia gak mau bayar," katanya.

Padahal, kata Dedi pihak pengembang berjanji bakal memfasilitasi warga terdampak hingga persoalan ini selesai. Terlebih, diprediski persidangan tentang perkara ini bakal berlangsung selama 4 bulan terhitung mulai Januari.

"Jadi dia (JKC) mau ngasih lagi untuk bulan Januari cuma buat Februari dan seterusnya udah gak ngasih lagi. Kan janjinya dulu Sampai masalah kelar gitu. Tapi ternyata mereka bohong," tutur Dedi.

Dedi mengungkapkan PT JKC ingin memberikan fasilitas tersebut dengan catatan warga tidak boleh mengalangi proses pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) ini. Serta tidak boleh mendirikan posko kemanusiaan di wilayah proyek.

"Kalau 2 syarat itu gak bisa dipenuhi kita suruh bikin pernyataan. Bahwa warga terakhir gak usah dikasih uang kontrakan lagi," ujarnya.

Saat ini warga terus mengawal agar proses pengerjaan proyek tersebut tidak berjalan hingga perkara tersebut usai. Nampak mereka masih mendirikan posko kemanusiaan dilokasi proyek.

"Seharusnya mereka memenuhi kewajiban itu karena perjanjiannya uang dapur dan kontrakan sampai tuntas urusan sampai kelar ini kan kita belum kelar berati kan mereka gak komitmen," tegas Dedi.

Sebagai informasi, perkara ini bermula ketika warga Kampung Baru, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda menjadi korban penggusuran Proyek JORR 2 Cengkareng-Batuceper-Kunciran. Ada 27 Kepala Keluarga (KK) yang terus melawan lantaran harga tanah yang ditawarkan tak sesuai.

Harga yang ditawarkan pengembang untuk 27 KK berkisar Rp 2,4 hingga Rp 3 Juta. Sebenarnya uang kompensi telah dibayarkan dan ada di PN Tangerang Klas 2 A. Namun warga kekeh menolaknya.

Akibat ini, warga korban gusuran Tol JORR-II ini berulang kali melakukan aksi unjukrasa di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Dengan isak tangis warga mendesak Walikota Tangerang Arief Wismansyah turun tangan ikut menyelesaikan perkara.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga juga melakukan ngecrek dijalanan, dan masih mengandalkan bantuan-bantuan dari para relawan kemanusian. Sementara DPRD Kota Tangerang memberikan bantuan advokasi. (VAN/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek