Hukum_Kriminal
Rabu 10 Juli 2019 22:34
Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

TANGERANG - Walikota Tangerang Arief Wismansyah menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, yang menyatakan bahwa Wali Kota Tangerang cari gara-gara karena mewacanakan lahan Kemenkum HAM yang menjadi lokasi Politeknik BPSDM Hukum dan HAM sebagai lahan pertanian.

Sebenarnya ia (Walikota) menyayangkan pernyataan Menteri Yasonna tersebut. Walikota menganggap hal itu tidak lebih dari miss persepsi dari Kemenkum HAM.

"Saya juga sangat kaget dan prihatin atas apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Rasanya Pak Menteri harus mencari informasi lebih jauh lagi," kata Walikota.

"Justru Pemerintah Kota Tangerang memperjuangkan agar di Kota Tangerang sudah tidak ada plotingan untuk lahan pertanian termasuk lahan Kemenkumham sebagaimana draft Raperda RTRW yang kita usulkan," ungkap dia.

"Yang menetapkan lahan itu menjadi lahan pertanian justru dari Kementerian Pertanian," sambungnya.

Oleh karena itu, pihaknya menyatakan dirinya belum bisa mengabulkan apa yang diinginkan Kemenkumham terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena masih terkendala landasan-landasan hukum yang belum selesai.

Baca Juga: Disentil Menteri Wali Kota Tangerang Baper

"Jadi mudah-mudahan dengan surat yang saya layangkan, nota keberatan saya, beliau bisa jauh lebih paham seperti apa kondisi ruwetnya urusan administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Saya bicara sebagai seorang Walikota yang terus berupaya hanya memikirkan yang terbaik untuk Kota Tangerang," demikian Walikota Tangerang dalam siaran pers di Tangerang, Rabu (10/07).

Sebelumnya, Menteri Yasonna menyebut Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah kurang ramah. Bahkan Arief dituding menghambat pembangunan dilahan milik Kemenkum HAM.

Hal tersebut disampaikan Menteri pada saat meresmikan perguruan tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (10/07).

Dalam sambutan, Menteri Yasonna meminta jajarannya untuk tidak mengurus izin yang berkaitan dengan pembangunan dua Poltek tersebut ke Pemkot Tangerang.

"Kepala BPSDM Hukum dan HAM supaya tidak mengurus izin-izin yang berkaitan dengan ini, karena Pak Wali Kota agak kurang ramah dengan Kemenkum HAM," kata Yasonna seperti dikutip media.

Sebagai informasi, Pemkot Tangerang sebelumnya mewacanakan kawasan milik Kemenkum HAM tersebut dijadikan tata ruang pertanian atau persawahan.

"Cari gara-gara. Nanti kita bicara ke Menteri ATR untuk profesional saja, tapi kita bisa duduk bersama apapun masalahnya," tegas Yasonna kesal. (TON)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek