Hukum_Kriminal
Sabtu 13 Juli 2019 13:36
Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

TANGERANG - Perkataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat berada di Kota Tangerang, Rabu (10/07) kemarin berbuntut panjang. Bermula dari pernyataan sang Menteri yang menyentil Walikota Tangerang Arief Wismansyah tidak ramah bahkan mencari gara-gara pada saat meresmikan sekolah tinggi milik KemenkumHAM RI, dikawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Masyarakat dan berbagai elemen di Kota Tangerang pun memprotes pernyataan Menteri Yasonna ini. Kritik silih berganti yang berujung pada polemik terus mengalir. Terkait lahan/asset Kementerian Hukum dan HAM di Kota Tangerang.  

Salah satunya dari Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang Ahmad Bustomi, melalui Ketua Divisi Litbang FAM Tangerang menilai Walikota Tangerang Arief Wismansyah terlalu baper [bawa perasaan] atas perkataan Menteri Yasonna Laoly tersebut.

Seharusnya, kata Bustomi, semua kritikan dan masukan dari pemerintah pusat diambil sebagai bagian dari koreksi dan melakukan pembenahan agar lebih maksimal memberikan pelayanan rakyat.

"Anggap saja masukan, tinggal dipilah, mana yang bisa dikerjakan mana yang tidak. Jangan baper kemudian memobilisasi dukungan untuk seolah-olah membangkang pemerintah," ujar Bustomi dalam keterangan tertulisnya kepada BantenExpres, di Tangerang, Sabtu (13/07).

Pelepasan pelayanan dilokasi lahan Menkumham yang dilakukan Pemkot Tangerang atau Walikota Arief, bisa diartikan sebagai pembangkangan terhadap pemerintah pusat. "Ini bukti bahwa walikota itu anti-kritik," ucapnya.

Hal senada disampaikan Septian Prasetyo Direktur eksekutif LBH Pospera Banten, menurutnya polemik tersebut dinilai tidak penting. Karena tidak ada dampak manfaat bagi masyarakat. "Malah akibatnya rakyat yang berdomisili di kawasan Pengayoman  yang notabene warga Kota Tangerang, menjadi tidak terlayani dengan baik. Padahal tugas walikota itu melayani warganya," kata Septian.

Baca Juga: Warga Tangerang Sesalkan Menteri Yasonna Laoly

Polemik tersebut, menurutnya lagi, membuktikan bahwa Pemkot Tangerang tidak memiliki konsep yang jelas mengenai tata kota. "Sebaiknya jangan baper lah, kalau dikritik, ya terima saja sebagai bagian dari masukan positif. Jangan egois untuk mencari ketenaran," ujarnya.

Sementara itu, pengamat dari Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Kota Tangerang Ibnu Jandi, juga ikut mengomentari perihal persiteruan tersebut. Jandi menilai terlalu kecil Walikota Tangerang melayani arogansi Menkumham.

“Terlalu kecil Walikota Tangerang melayani arogansi Menkumham. Mengapa demikian? karena menkumham adalah bukan pimpinan Walikota Tangerang, pimpinan Walikota Tangerang adalah Mendagri,” kata dia dalam postingan sosialmedia Instagram-nya @ibnujandi.

Dan diharapkan Mendagri mendukung apa yang sedang disikapi oleh Walikota Tangerang. “Kemenkumham tidak punya rakyat. Tetapi Walikota Tangerang memiliki rakyat,” kata pengamat sosial politik ini juga.

“Biarin aja urusan yang kayak gini rakyat Kota Tangerang yang menghadapinya. Walikota Tangerang Kerja aja. Nanti hasilnya akan kami serahkan kepada Walikota Tangerang," sambung dia.

Namun, demikian sangatlah juga wajar kalau Walikota Tangerang menyanggah pernyataan Menkumham. Karena Walikota Tangerang juga ingin menunjukan loyalitas dan kinerjanya kepada Kementrian Dalam Negeri, menurut dia.

“Dan Walikota Tangerang bertanggungjawab terhadap Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. UU No 23 Th 2014 tentang Pemda. UU No 1 Th 2011 tentang Perumahan. UU No 32 Th 2009 tentang LH. UU No. 28 Th 2002 tentang Bangunan Gedung. Dan Walikota Tangerang bertanggungjawab terhadap jutaan umat,” Jandi melengkapi.

“Walikota Tangerang dipilih oleh rakyat. Menteri dipilih oleh Presiden,” Jandi mengakhiri pendapatnya. Sebelumnya juga berbagai elemen tokoh serta pemuda seperti KNPI di Kota Tangerang mendesak Menteri Yasonna Laoly segera meminta maaf kepada Walikota Tangerang. (ZIE/DIR)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek