Pendidikan
Senin 06 Agustus 2018 20:04
Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim Andika Hazrumy. (Dok-BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

TANGERANG - Visi misi dan juga program unggulan yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim Andika Hazrumy adalah memberikan kesehatan dan pendidikan gratis bagi warga masyarakat Banten selain peningkatan infrastruktur.

Namun program pendidikan gratis untuk SMA/SMK negeri ini tuai pro kontra, karena Pemerintah Provinsi Banten dianggap tidak mempunyai dasar hukum, yakni Pergub dan tidak sesuai dengan perintah Undang-undang.

Sementara, Gubernur Banten Wahidin Halim bertekad menjalankan program pendidikan gratis tersebut meski ada pihak-pihak yang tidak setuju. Gubernur menegaskan, untuk pendidikan gratis sudah final.

“Bahwa pendidikan gratis adalah keniscayaan. Sudah tidak ada tawar menawar lagi, karena itu merupakan bentuk kehadiran negara bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya," tegas WH sapaan Gubernur Banten.

Walikota Tangerang dua periode ini pun meminta semua pihak untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan gratis itu. "Kalau mahal ya baru perkarakan. Sederhana saja memahami pendidikan gratis, pikirkan bahwa program ini untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, dan ingin memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya, namun kurang mampu secara materi. Di sanalah pemerintah harus hadir," cetus WH.

"Ada komite sekolah dan kepsek yang bilang kalau Gubernur enggak paham konsep pendidikan gratis. Saya tidak gentar, saya akan bela pendidikan gratis sampai bisa terlaksana sempurna, dan itu sudah saya laksanakan sejak 2017," kembali WH menegaskan saat pelantikan Dewan Pendidikan Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug Kota Serang, Senin (06/08).

Seperti diberitakan, Gubernur Banten menyatakan mulai 2018 ini menggratiskan biaya sekolah untuk SMA/SMK negeri diseluruh penjuru Banten dan melarang komite sekolah memungut iuran. Dikatakannya, dengan tidak adanya pungutan iuran dari siswa, maka pembiayaan yang dikeluarkan untuk operasional sekolah bisa melalui Bosda yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Banten.

Sebelumnya, dari Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) Tangerang Raya, menuding Gubernur Banten Wahidin Halim telah melanggar Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 juga gubernur tidak paham soal pendidikan gratis tersebut.

“Persoalan sampai sekarang dia (gubernur) kenapa tidak turun soal pendidikan gratis, karena gubernur memang tidak paham. Kedua, memang karena dia tidak punya duit, titik! Belum apa-apa belum jadi gubenur dia sudah bicara pendidikan gratis,” ketus Ibnu Jamal anggota FKKS, Selasa (31/07) tempo hari.

Sementara menurut Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Fitron Nurikhsan, postur APBD Banten saat ini tidak akan mencukupi untuk membiayai kebutuhan pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim itu.

"Juga program sekolah gratis SMA/SMK Ini kan kebijkanya belum ada Pergubnya. Sudah berkali-kali saya tanyakan kepala Dindik, mana Pergubnya? enggak mau bikin Pergubnya,” kata Fitron dalam suatu kesempatan bersama Forum Komunikasi Komite Sekolah di Tangerang. (MUH/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek