Nasional
Selasa 20 Agustus 2019 16:24
Undang-undang perkawinan masih menjadi polemik tersendiri. (FOTO Ilustrasi | Dok BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Badan Legislasi DPR-RI akan membentuk panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan. Panja nantinya akan membahas hasil putusan MK terkait pengaturan batas usia perkawinan.  

"Menyikapi fakta dan data perkawinan anak di Indonesia yang disampaikan pengusul dan koalisi perempuan terhadap perkawinan anak. Maka pembentukan Panja untuk melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hal yang urgent," ungkap Wakil Ketua Baleg DPR-RI Totok Daryanto saat mimpin rapat, di Jakarta, Selasa (20/08).

Perubahan UU Perkawinan ini juga untuk memenuhi putusan MK terhadap pengaturan batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Batas usia anak laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun dinilai diskriminasi dan bertentangan dangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  tahun 1945, khususnya pasal 27 dan hak asasi manusia khususnya hak anak.

"Perubahan hanyak dilakukan pada pasal  7 tentang batas minimal usia perkawinan karena dinilai ada diskrimininasi batas antara usia anak laki-laki dan perempuan. Ini akan menjadi perhatian dalam pembahasan Panja nantinya," jelasnya.

Terakhir, lanjutnya, karena Indonesia memiliki ragam budaya dan sosial yang berbeda maka dalam RUU akan dibuat suatu dispensasi.

"Dispensasi merupakan pintu untuk mengatasi bila ada persolan yang spesifik, sehingga perlu ada instrumen lain yang perlu dibuat dalam penjelasan UU misalnya masalah sosialisasi, pendidikan perkawinan yang perlu di pertegas," tandasnya seperti dilansir laman resmi dpr.go.id. (GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek