Politik
Selasa 16 Februari 2021 16:43
Landmark DPRD Kota Tangerang. (FOTO: Dok-BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Pemerintah tengah mewacanakan merevisi UU ITE. Pasalnya publik menilai UU ini memuat pasal-pasal karet yang tidak baik, sehingga masyarakat menginginkan pemerintah untuk segera mervisi UU tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah bisa saja mengusulkan revisi UU ITE ke DPR jika aturan ini dirasa memberi ketidakadilan kepada masyarakat.

Hal ini terjadi karena presiden melihat banyaknya pihak yang saling melaporkan dengan dasar UU ITE dan tidak sedikit yang merasa dirugikan.

"Kalau UU ITE  tidak bisa memberikan rasa keadilan ya, saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini, UU ITE ini," kata Presiden Jokowi dalam rekaman video yang baru diunggah di akun YouTube Setpres, Senin (15/02) malam.

Belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya, menurut dia.

"Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati," kata Jokowi dikutip dari akun Twitter resminya, Selasa (16/02).

"Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ujar presiden masih dalam cuitan Twitternya.

Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan mendiskusikan rencana merevisi UU ITE. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam akun Twitternya.

"Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE," tulis Mahfud dikutip Selasa (16/02).

Meski begitu, Mahfud kemudian sempat menyinggung banyak masyarakat menginginkan UU ITE pada tahun 2007.

"Dulu pada 2007/2008 banyak yang usul dengan penuh semangat agar dibuat UU ITE," tutur Mahfud.

Lebih lanjut, mantan Ketua MK itu menuturkan jika UU ITE saat ini dianggap tidak baik, maka pemerintah akan mencari solusi dengan merevisi UU ITE.

"Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut. Bagaimana baiknyalah, ini kan demokrasi," tutup Mahfud.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo dimintai pendapatnya akan rencana pemerintah merevisi UU ITE tersebut mengatakan, apabila implementasinya selama tidak mencerminkan rasa keadilan maka patut di dukung.

"Pasal 6 ayat (1) huruf g, Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas keadilan," jelas dia kepada BantenExpres, Selasa (16/02).

"Maka kami menilai niat Pak Jokowi untuk merevisi UU ITE harus dilihat tujuannya, apabila selama ini implementasinya dianggap tidak memberikan dan mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka sepatutnya kita perlu dukung upaya pemerintah. Namun begitupun sebaliknya," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

"Persoalan pasal karet kita kembali pada esensi negara hukum. Apabila terdapat ketentuan yang dianggap melanggar hukum maka hukum harus ditegakan, namun apabila dirasa penegakan hukum tersebut melanggar asas keadilan masyarakat maka patut diuji kembali," tambah dia. (ZIE/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek