Hukum_Kriminal
Kamis 18 Maret 2021 08:57
Landmark DPRD Kota Tangerang. (FOTO: BantenExpres)
\"Share

TANGERANG - DPRD Kota Tangerang angkat bicara terkait fenomena banyaknya anak-anak yang nge-BM (bajak mobil) hingga tawuran. Pemkot Tangerang diminta ambil langkah tegas untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Bukan hanya orang tua tapi juga pemerintah daerah harus bisa mengantisipasi hal-hal yang tadi disampaikan," cetus Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo ditemui di kantornya, Rabu (17/03) sore.

Oleh karenanya, dia mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang meningkatkan penyuluhan kepada orang tua dan anak.

Sehingga, dapat menurunkan angka kenakalan anak-anak. Apalagi jika kenakalan itu dapat menimbulkan korban jiwa, sambung Bowo.

"Dinas DP3AP2KB harus melakukan langkah nyata, taktis, pembinaan-pembinaan, penyuluhan-penyuluhan agar hal-hal tersebut dapat dikurangi dan dihindari agar tidak ada lagi," pinta dia.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menyatakan, penanganan kasus perempuan dan anak merupakan tugas bersama. Tugas itu tidak dapat dibebankan kepada satu instansi.

"Bukan menjadi tugas satu instansi, melainkan harus melibatkan banyak pihak," ujar Walikota, Rabu (17/03).

Arief berkata, pihaknya telah memiliki skenario penanganan kasus perempuan dan anak. Baik dalam pencegahan atau tindakan pasca kejadian.

Sepertu melalui klinik Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

“Saya berharap dapat menjadi salah satu solusi kebutuhan permasalahan sosial ini," ujarnya.

Arief menjelaskan, Puspaga dan P2TP2A memiliki layanan berupa pusat informasi serta konsultasi permasalahan anak dan keluarga yang diberikan secara gratis.

Terpisah, Kepala Dinas DP3AP2KB Djatmiko mengaku telah membuat berbagai program lainnya untuk meminimalisir kekerasan yang bisa dilakukan atau diterima oleh anak dan perempuan.

Seperti parenting, sosialisasi hingga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang melibatkan perangkat RT dan RW.

"Namun tetap saja, ujung tombak dari permasalahan ini adalah kembali ke rumah dan orang tua masing-masing,"  kata dia. (ZIE/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek