BANTENEXPRES - Gerakan solidaritas masyarakat Kota Tangerang menggelar aksi simpatik di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Tangerang, Rabu (13/09), mendukung perjuangan warga Rempang Batam, Kepulaun Riau yang sedang mempertahankan tanah adat.

Solidaritas masyarakat Kota Tangerang terdiri dari berbagai elemen diantaranya para aktivisi ini menyerukan dukungan morilnya terhadap warga Rempang Batam.

Satu persatu perwakilan elemen masyarakat Kota Tangerang melakukan orasi dengan pengeras suara dari atas mobil komando.

Mereka menyuarakan agar pemerintah tidak sewenang-wenang dan melakukan tindakan represif terhadap warga Rempang yang tengah mempertahankan hak tanah adatnya tersebut.

"Duka mereka adalah duka kita, selamatkan warga Rempang Batam," seru mereka.

"Mereka [warga Rempang] adalah rakyat Indonesia yang sudah puluhan tahun tinggal di tanah adatnya. Kita berharap pemerintah tidak mengusir mereka," pekik Zhigo salah satu aktivis Tangerang Raya.

"Mereka menangis mereka berduka. Dukungan kita sangat dibutuhkan Rempang," seru aktivis lainnya, Marsel.

"Perjuangan kita akan terus bergulir, gerakan kita akan terus aksi melakukan dukungan terhadap warga Rempang. Dukungan dan doa seperti ini akan menjadi kekuatan besar bagi warga Rempang disana," ujar dia.

Solidaritas masyarakat Kota Tangerang untuk warga Rempang Batam diakhiri dengan pembubuhan tandatangan diatas spanduk sepanjang 5 meter oleh massa aksi. Setelah tidak ada perwakilan DPRD Kota Tangerang yang menemui massa.

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berbicara soal konflik Pulau Rempang yang sempat menyebabkan kericuhan. Menurut dia, persoalan tersebut hanya salah komunikasi.

Hal itu disampaikan presiden pada Pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (13/09). Jokowi mulanya mewanti-wanti untuk tidak menggunakan pendekatan represif saat menyelesaikan sengketa lahan.

"Jika ada persoalan, jika ada permasalahan, baik itu soal lahan, baik itu soal pembiayaan anggaran, baik itu urusan perizinan, tolong segera dikomunikasikan. Segera cari solusi-solusi inovatifnya. Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," kata presiden menekankan.

Menurut Presiden Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Dia pun mempertanyakan mengapa persoalan seperti demikian harus sampai ke Presiden.

"Ini hanya salah komunikasi aja di bawah salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan begitu harus sampai Presiden?" ujar orang nomor satu di republik ini.

Karena itu, Presiden Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait. Dia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut.

(MAN/ZIE)