Hukum_Kriminal
Kamis 13 Agustus 2020 22:14
Encing Rico seusai menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Tangerang Kota pekan kemarin. (FOTO: BantenExpres)
\"Share

TANGERANG - Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat GARUK KKN, Ricardo Kurniawan menegaskan akan terus mengawal proses hukum yang sedang di tangani polisi atas laporan dugaan penyelewengan bantuan sosial pada program keluarga harapan (PKH), yang ada di wilayah Kota Tangerang.

Ia pun mengapresiasi langkah penegak hukum Krimsus Polres Metro Tangerang Kota yang sudah melakukan penyidikan atas laporanya itu pada bulan lalu.

“Yah tentunya kami mengapresiasi Krimsus Polres Metro Tangerang Kota, yang sejauh ini sudah menerima dan menindaklanjuti laporan kami sejak bulan Juni kemarin,” ucap dia kepada BantenExpres, di Tangerang, Kamis (13/08).

Diketahui, LSM GARUK KKN telah melaporkan adanya dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) milik keluarga penerima manfaat, di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada Juni lalu ke Mapolres Metro Tangerang Kota.

Hingga saat ini pihak aparat penegak hukum [polisi] telah memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keterangan.

BACA JUGA: Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Pengemplang Uang PKH

“Termasuk saya sebagai pelapor sudah dimintai keterangan oleh penyidik, dan minggu kemarin salah satu ketua PKH kelurahan juga sudah dimintai keterangan,” terang pria yang kerap disapa Encing Rico.

Untuk itu, ia berjanji akan terus mengawal jalannya proses hukum tersebut demi terciptanya penegakan hukum yang adil sesuai Undang-undang.

“Semua masih berjalan. Kita akan kawal apa pun nanti hasil dari proses itu akan kita hormati, siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkanya. Semua dimata hukum sama,” cetusnya.

“Kedua, kami juga berharap kepada para penyidik agar mengungkap dan usut tuntas sampai ada kepastian hukum tetap. Dan kita percaya sama para penyidik,” kembali ia menegaskan.

Selain melaporkan kepada aparat penegak hukum, dalam waktu dekat ini ia mengaku akan melakukan pelaporan kepada DPRD Kota Tangerang dan Wali Kota Tangerang.

BACA JUGA: Sengketa Lahan Membuat Warga Resah, Pemerintah Diminta Bertanggung Jawab

“Kami sedang mengumpulkan bahan dan investigasi terkait bansos PKH di Kota Tangerang, tidak hanya di satu wilayah saja. Setelah itu kami akan melayangkan surat kepada DPRD dan Walikota Tangerang, bila diperlukan sampai ke Kementerian Sosial,” tuturnya.

“Kami ingin hearing dengan DPRD Kota Tangerang atas temuan-temuan kami dilapangan terkait bantuan-bantuan sosial yang ada di Kota Tangerang, agar kemudian mereka [DPRD] juga serius mengontrol setiap program yang langsung menyentuh warga miskin,” tambah dia.

“Karena menurut kami sekecil apapun penyelewengan bansos itu termasuk tindak pidana korupsi. Kapolri atas perintah Presiden sudah mengeluarkan warning, siapa pun yang melakukan korupsi bansos akan ditindak dan dihukum berat. Ingat itu!,” demikian Encing Rico. (EDY)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek