Pendidikan
Selasa 31 Juli 2018 22:26
Ketua Komisi V DPRD Banten, Fitron Nurikhsan. (Azie Stianegara)
\"Share

TANGERANG – Program sekolah gratis (SMA/SMK) di tanah jawara Banten yang dicanangkan oleh Gubernur Wahidin Halim, dianggap tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Sisdiknas juga Pemerintah Provinsi Banten tidak mempunyai payung hukum yang jelas, Pergub.

“Jika pendidikan dilepas dari masyarakat lalu didanai oleh APBD, ukuran APBD Banten itu tidak akan cukup. Saya sebagai anggota dewan yang tahun depan adalah tahunnya politik mengambil isu ini sangat tidak strategis, bisa tidak dipilih saya oleh masyarakat,” celetuk Ketua Komisi V DPRD Banten, Fitron Nurikhsan, di Tangerang pada acara diskusi Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) se-Tangerang Raya, Selasa (31/07).

Kalau seandainya saya mengambil isu ini sebagai isu kepentingan politik dimana tahun depan itu sudah tahun pemilu, bagi saya itu bukan isu strategis, lebih baik saya cari muka dan saya dukung pak WH, dimana-mana saya dukung soal gratis. Tapi persoalanya adalah, ini adalah babak kedua debat saya dengan pak gubernur (WH), sambung Fitron.

Ia mengungkapkan, debat pertama dengan Gubernur Banten Wahidin Halim adalah soal program kesehatan gratis di Banten dengan menggunakan KTP. Namun dirinya lagi-lagi tidak menyetujui program tersebut karena dinilai berpotensi akan merugikan keuangan negar yang cukup besar.

“Sekarang apa hasilnya? KPK memberikan surat kepada Provinsi Banten yang menyatakan melarang kesehatan gratis berbasis KTP, KPK menginstruksikan kepada Pemprov Banten program tersebut harus diinstegraiskan dengan program Kementerian Kesehatan serta BPJS Kesehatan,” jelas dia.

Politikus Golkar ini menuturkan, harusnya Gubernur tahu bahwa program (KTP Gratis itu) akan berbahaya. “Sudah berbulan-bulan saya menyuarakan program kesehatan gratis berbasis KTP ini berbahaya. Lalu beliau (WH) sampaikan melalui juru bicaranya, bahwa itu adalah kepentingan politik saya. Dan buktinya apa yang saya sampaikan itu dibenarkan oleh KPK, nah sekarang saya diserang juga bahwa menolak sekolah gratis ini adalah kepentingan politik saya,” ujar dia.

Fitron juga menekankan, sekolah harus meluluskan orang yang berkualitas, kalau orang lulus sekolah cuma berbekal ijazah hanya akan memenuhi data BPS saja. “Data BPS menunjukan penyumbang pengangguran terbesar adalah lulusan SMA/SMK di Banten ini. Lulus sekolah gak kerja, kenapa? gak bisa kompetitif dengan lulusan di daerah lain,” ucapnya.

Lanjut dia, sekolah harus berkualitas, bisa diterima oleh pasar agar sekolah mampu memberikan yang terbaik. “Tapi justru sekolah sekarang ini akan dibuat oleh pak Wahidin Halim, enggak tahu apakah ini oleh Gubernur?, karena Gubernur tidak pernah membicarakan secara serius dengan DPRD. Setiap DPRD ngomong dianggap kritik, padahal memang sudah tempatnya DPRD itu ngomong dan memberikan pendapat, tapi dianggap itu hanya akan membuat gaduh,” kata pria berkacama ini.

“Kalau baca dikoran kan saya disebut membaut gaduh, tapi saya bicara bukan Fitron saya bicara sebagai ketua komisi V,” tegas dia. “Tapi dia (Gubernur WH) selalu bilang ini kebijakan saya, saya gubernur saya mampu. Yes! Gubernur mampu karena punya APBD tapi bukan Wahidin Halim yang punya APBD, harus dibicarakan dengan kita (wakil rakyat),” cetusnya.

"Program sekolah gratis SMA/SMK Ini kan kebijkanya belum ada Pergubnya. Sudah berkali-kali saya tanyakan kepala Dindik, mana Pergubnya? enggak mau bikin Pergubnya. Negara itu hadir untuk membuat aturan dan aturan yang menggunakan lisan itu adalah raja,” tandas Fitron seraya berjanji ia akan secepatnya membawa persoalan sekolah gratis di Banten ini ke Kementerian Pendidikan di Jakarta. (ZIE/DIR)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek