Hukum_Kriminal
Selasa 13 Oktober 2020 09:02
Sejumlah Anggota DPRD Kota Tangerang menemui mahasiswa saat aksi unjukrasa menolak UU Omnibus Law, Senin (12/10). (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

TANGERANG - DPRD Kota Tangerang tidak turut menyurati Presiden untuk menyatakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang dari fraksi PKS Tengku Iwan mengaku kesulitan mendorong legislatif untuk membuat pernyataan tersebut.

"Yang jadi persoalan ketika surat untuk meminta DPRD secara kelambagaan menerima aspirasi mereka (masSa aksi), maka kami di DPRD berembuk rapat ini bagaimana responnya," kata Tengku kepada awak media saat menemui aksi mahasiswa, Senin (12/10).

Tengku mengungkapan, dari delapan fraksi yang ada di DPRD Kota Tangerang hanya dua fraksi yang setuju untuk menyatakan penolakan.

Dua fraksi tersebut yakni F-PKS dan F-Demokrat. Atas dasar itu, pihaknya [DPRD Kota Tangerang] secara kelembagaan tidak dapat menandatangani surat pernyataan penolakan UU Cipta Kerja.

"Kalau lembaga tidak mungkin, fraksi-fraksi kepanjangan partainya masing-masing, ada hirarki, ada arahan, ada petunjuk yang gak boleh bertentangan dengan keputusan di atas garis partai," jelas Wakil Pimpinan DPRD ini. 

Tengku menilai UU tersebut menjadikan kapitalis sebagai dasar investasi. Padahal, menurutnya setiap investasi yang dilakukan seharusnya mengacu kepada pancasila. 

BACA JUGA: Dikepung Buruh dan Mahasiswa Wali Kota Tangerang Surati Presiden

"Investasi itu harus berdasarkan pancasila bukan kapitalis sehingga kami pun diminta untuk bersama masyarakat, bersama buruh, bersama warga dan mahasiswa," ujar Tengku yang juga Ketua DPD PKS Kota Tangerang ini. 

Sementara, Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Demokrat, Baihaki menyatakan sependapat dengan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.

Dia menuturkan, Wali Kota yang merupakan Ketua MPC partai Demokrat telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo atas sikap terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 9 Oktober 2020 lalu. 

"Jadi, tidak semua Wali Kota mau mengeluarkan surat itu," tuturnya.

Sebelumnya, para wakil rakyat ini sempat disandera mahasiswa dari Alerta yang melakukan aksi unjukrasa menolak Undang-Undang Omnibus Law (Ciptaker), di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Kota Tangerang, Senin (12/10) mengepung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang menyampaikan aspirasinya kepada DPRD dan Wali Kota Tangerang terkait penolakan UU Ciptaker. (DOM)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek