Hukum_Kriminal
Sabtu 07 Desember 2019 15:37
Pekerja galian tanpa penuhi unsur K3, depan kantor pajak, Jalan Satria Sudirman Kota tangerang. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

TANGERANG – Proyek galian tanah untuk menanam kabel milik PLN dijalan-jalan protokol hingga perkampungan berdampak rusaknya [sisi] jalan. Jalan yang bagus mulus bisa amblas seusai proyek galian tersebut dikerjakan.

Sebagai informasi, pemerintah melalui programnya gencar membangun infrastruktur, seperti infrastruktur jalan. Dan jelas, pembangunan tersebut dibiayai dari anggaran APBD alias uang rakyat.

Setelah pemerintah membangun jalan, akan tetapi mereka (para kontraktor/pemborong) galian dengan seenaknya bongkar pasang jalan, apalagi saat ini musim penghujan tiba.

Pantauan BantenExpres dilapangan pekan ini, galian-galian tanah kabel PLN terjadi di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas, juga di jalan Merdeka (depan plaza Shinta) Kecamatan Karawaci juga di Jalan Satria Sudirman Kecamatan Tangerang.

Mereka, para pekerja ngebut melakukan galian tanah disisi-sisi jalan terkadang hingga malam tiba. Nampak rambu-rambu pemberitahuan pekerjaan  (baca-galian) juga terlihat.

Akan tetapi, bila kita perhatikan lebih jauh, disana juga para pekerja nampak minim menggunakan alat keselamatan (helm, boat, rompi). Tidak memenuhi unsur K3 [keselamatan dan kesehatan kerja], mengingat K3 ini pun sangat penting diterapkan dalam suatu pelaksanaan proyek.

Bila unsur K3 ini dilalaikan dan diabaikan bisa dipastikan berdampak pada keselamatan para pekerja itu sendiri. Resiko kecelakaan terjadi, padahal juga dalam peraturan disetiap pekerjaan K3 ini wajib digunakan.

BACA JUGA: Kabel dan Galian Semrawut, Patron Tangerang Kecam PLN

Selain itu, masyarakat pun bertanya disetiap pekerjaan galian kabel PLN ini tidak pernah terlihat papan plang proyek-dilokasi, tidak seperti kebanyakan proyek-proyek yang sering dijumpai. Itu proyek milik siapa? berapa lama pekerjaanya? berapa anggarnya?. Apakah proyek PLN (baca-BUMN) ini berbeda dengan proyek kebanyakan milik dinas/pemerintah?.

Sementara itu, Ketua AKLINDO Banten (Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia), Hamdani Kusuma berharap, agar PLN di UP3 tersebut khususnya dan umumnya seluruh UP3 Banten memberikan perhatian khusus dan ketegasan serta penyadaran kepada para vendor, bahwa pentingnya K3 dan bukan hanya kepada Direktur-Direktur Perusahaan [vendor] tapi juga penyadaran  kepada unsur-unsur pelaksana kerjanya.

“Beberapa waktu lalu UID [PLN] Banten, sudah melaksanakan workshop Semester 2 tentang K3 dan Lingkungan, dalam rangka peningkatan pemahaman akan keselamatan dan kesehatan kerja [K3] kepada para pegawai dan bawahanya,” kata Dani dihubungi BantenExpres di Tangerang.

Menurut dia, bila kenyataan dilapangan berbeda dengan apa yang selama ini digembar-geborkan oleh PLN, maka hal itu percuma.

“Kalau kenyataanya dilapangan masih terjadi seperti itu (minim K3), yah berarti GM UID Banten sia-sia. Workshop seperti itu dilakukan didepan para jajarannya, UID Banten dan para Direktur perusahaan [vendor] lho,” cetus Dani.

Seharusnya, lanjut dia, melalui workshop dan sosialisasi lainnya seperti itu bisa membuat efektif dan sadar akan pentingnya K3.

“Saya juga siap di koreksi, pun terkait papan plang proyek, saya dukung diterapkan demi terciptanya keterbukaan informasi publik. Tangerang Banten kampung kita. Kita jaga bersama,” Dani menegaskan. (ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek