BANTENEXPRES - Pemerintah Kota Tangerang menggelar program Sosialisasi Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan/Kelurahan se-Kota Tangerang, yang dilaksanakan sepekan sekali dengan seluruh anggota DPRD Kota Tangerang sebagai pemateri di dapil masing-masing.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang, Reza Setiawan menyatakan, ditengah imbauan pemerintah terkait efisiensi anggaran, namun Pemerintah Kota Tangerang dinilai belum sepenuhnya mengindahkan arahan itu dengan digelarnya kegiatan tersebut.

"Ironisnya, kegiatan tersebut tetap digelar meskipun pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, untuk menahan belanja yang tidak prioritas," kata Reza.

Reza menegaskan, efisiensi anggaran bukan hanya soal memangkas, tetapi menata ulang prioritas. Jika kegiatan sosialisasi hanya formalitas dan tidak berdampak nyata, menurutnya itu pemborosan anggaran.

"Kegiatan sosialisasi yang menggunakan dana APBD itu justru kita pertanyakan substansi maupun urgensinya, terutama dalam hal tujuan, peserta yang hadir, berapa honorarium dewanya. Harus transparan akuntabel," tegasnya.

GMNI juga berharap DPRD Kota Tangerang dapat melakukan penekanan terhadap Pemerintah Kota Tangerang agar menghemat anggaran alias tidak menghambur-hamburkan duit rakyat.

"Pelaksanaan efesiensi anggaran di Kota Tangerang--kami meminta fungsi pengawasan DPRD untuk dimaksimalkan agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran tidak sekadar seremonial," kata dia.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari DPRD, lanjut Reza, GMNI Kota Tangerang berharap ke depan Pemerintah Kota Tangerang lebih selektif dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah yang akuntabel dan transparan.

"Tentu dengan adanya kontrol yang ketat akan menjadi barometer kinerja DPRD Kota Tangerang dalam kerja-kerja pengawasan sehingga meminimalisir kebocoran dan pemborosan anggaran. Bukan malah menjadi bagian kegiatan itu, bagaimana mau mengawasi?," cetus Reza.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto menyampaikan, program tersebut sangat positif untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa masyarakat harus tahu fungsi dan tugas dewan. Pun program-program Pemkot Tangerang yang sedang dan akan berjalan.

"Sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat di tingkat kelurahan. Kita mengisi materi berkaitan dengan tugas dan fungsi kita DPRD," jelas Turidi kepada BantenExpres ketika dimintai komentar terkait kegiatan tersebut.

Menurutnya, program Pemkot Tangerang itu sudah bagus dan tepat oleh karena penyampaian-penyampaian di masyarakat bisa secara langsung. "Contoh misalkan terkait masalah banjir, infrastruktur, jalan-jalan yang rusak dan sebagainya," ujar Turidi.

Dia mengatakan, kegiatan sosialisasi dari Pemkot ini berbeda dengan kegiatan kedewanan seperti reses. Turidi mengatakan sosalisasi tersebut tidak hanya ditingkat kelurahan melainkan juga dilakukan di Dinas.

"Kalau reses itu ngumpulin warga menyerap aspirasi dan itu dilakukan empat bulan sekali. Kalau ini kan kita diundang memberikan materi berkaitan tentang permasalahan di masyarakat," terangnya.

Ditanya terkait honorarium dari kegiatan sosialisasi Pemkot itu, Turidi tidak menjawab gamblang. "Kalau honorarium-nya tanya aja ke kelurahan atau pihak yang mengundang," kilah dia.

Politisi partai Gerindra ini juga mengatakan dalam Tatib DPRD diperbolehkan mengisi materi untuk sosialisasi tersebut.

"Kita gak ngumpet-ngumpet la wong di Tatib kita (DPRD) ada kok, diperbolehkan. Untuk publikasi [sosialisasi] tanya saja sama Pemkot. Kita hadir bersama masyarakat itu juga bagian publikasi," kata Turidi.

(ZIE/GUNG)