Lapsus
Selasa 02 Februari 2021 22:07
Pasar Babakan Cikokol Tangerang dikawasan Tangcity berdiri diatas lahan milik Kemenkumham. (FOTO: BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Penanggungjawab pasar Babakan Cikokol Kota Tangerang, PT Panca Karya Griyatama (PKG) Sis Nughara menegaskan, pihaknya siap kapan pun untuk meninggalkan pasar yang berada di kawasan Tangcity ini.

Demikian disampaikan Sis saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (02/02). Ia juga mengatakan saat ini PT PKG tidak ada kewajiban apapun kepada pihak manapun, termasuk ke Kemenkumham selaku pemilik lahan.

"Karena kami (PT PKG) yang ditugaskan untuk mengelola pasar Babakan setelah sebelumnya di kelola PD Pasar. Ini atas dasar perintah Kejaksaan Tinggi Banten melalui Pemkot Kota Tangerang atas lahan pinjam pakai sejak 2009 yang lalu," jelas Sis.

Pada tahun 2009 dimana Pemda (Pemkot Tangerang masih di pimpin Wahidin Halim (Walikota Tangerang), sambung dia.

PT Panca Karya Griyatama (PKG), diketahui sudah tiga kali di surati oleh KemenHumkam. Pertama pemberitahuan pengosongan pasar Babakan. Dan surat kedua adalah pengosongan tanah milik Kemenkumham (Pasar Babakan).

"Dan surat terakhir pada tanggal 28 Desember 2020 kemarin surat pemberitahuan pengamanan yang ditunjukan kepada Kapolres Metro Tangerang Kota, juga ditanda tangani oleh Kabiro Umum Kemenkumham bukan Dirjen-nya lho," ujar Sis.

"Saya sendiri yang datang ke Polres dengan membawa semua data dan dokument yang kami miliki untuk menjelaskan dan menerangkan terkait ini ke polisi," ungkap dia lagi.

Sis berkata, siapa pun dan dari pihak mana pun yang ingin mengelola pasar Babakan Cikokol di persilahkan karena pihaknya menyadari lahan tersebut sebatas pinjam pakai.

"Mau PT Adhara mau Pemda kek, ya mangga (silahkan). Kami akan pergi hari ini malam ini juga. Tapi bagaimana dengan aset kita (PT PKG)," cetus dia.

"Masa kita di usir seperti ayam begitu saja. Harus ada etika dong. Kami tidak keberatan kalau kami harus cabut dari sini, mangga," tegasnya.

Disisi lain, Ia juga heran hingga saat ini Pemerintah Kota Tangerang tidak segera mau menerima hibah yang akan diberikan atas aset bangunan pasar Babakan milik PT PKG tersebut.

"Sudah 11 tahun ini berlarut-larut. La wong kami ingin menghibahkan aset kami (bangunan) ke Pemda, tapi mereka sampai sekarang tidak segera menerimanya," ucap dia.

Saat didesak, Sis juga tidak tahu alasanya mengapa Pemerintah Kota Tangerang tidak mau menerima hibah itu.

Padahal, lanjut dia, pihaknya telah berulang kali datang ke Pemda dan DPRD. Untuk segera menyelesaikan masalah ini, menyerahkan hibah (berupa aset bangunan) yang ada di pasar Babakan agar tidak ada lagi masalah-masalah yang timbul.

"Tapi, saya sudah mendapat informasi, bahwa Wakil Walikota Tangerang sudah menyepakati ini. Sudah setuju, gak tahu dengan Walikota," ungkap Sis.

Sebagai informasi, Pasar Babakan yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cikokol Tangerang ini berdiri diatas lahan milik Kemenkumham seluas 2 hektar diisi sekira 1000-an lapak/kios milik para pedagang.


Disinyalir adanya gonjang-ganjing 'perebutan' atau pengambilalihan kekuasaan dari PT Panca Karya Griyatama sebagai pengelolan pasar Babakan dengan beberapa pihak tertentu, mencuat ke permukaan.

"Kalau mau melaporkan kami (PT PKG) ke polisi, ya mangga. Tahun kemarin pun kami dituduh telah merugikan keuangan negara hingga Rp.13 miliar, tapi sampai sekarang tidak terbukti tuh," demikian Sis mengakhiri.

Terpisah, Ketua Aliansi LSM Tangerang Raya, Tatang Sago meminta tindakan tegas aparat terhadap PT Panca Karya Griyatama (PKG). Menurutnya tanah yang dijadikan Pasar Babakan yang dikelola PT PKG sejak 2009-2018 tidak memberikan kontribusi kepada Kemenkumham, sehingga terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp.13 miliar lebih.

"Ada sebanyak 1072 lapak atau kios pedagang yang dikelola dan dikuasai  PT PKG, tanpa pernah memberikan hak sewa atas lahan tersebut sehingga ada potensi perbuatan melawan hukum, oleh karena itu kasus ini kita laporkan," kata Sago kepada awak media.

Ia pun berencana akan melaporkan kembali pengelola pasar Babakan (PT PKG) ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

"Karena kami menduga PT PKG telah menguasai dan memanfaatkan aset milik negara, untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Harus segera ditindak oleh penegak hukum," ujar dia. (ZIE/MAN)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek