Pendidikan
Selasa 31 Juli 2018 22:03
anggota dewan pendidikan Provinsi Banten, Eny Suhaeni. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

TANGERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim sebetulnya kalau kita dorong ia kena impechment, kita tantang dia untuk membubarkan komite yang selama ini ia gaungkan. Demikian dikatakan anggota Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) Tangerang Raya, Ibnu Jamal.

“Yang kedua, tidak mengikutsertakan masyarakat, itu juga dia (WH) melanggar Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pun dia bicara soal pendanaan dia juga bertabrakan dengan Undang-undang nomor 48 tahun 2008,” kata dia pada acara diskusi Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) se-Tangerang Raya, di Tangerang, Selasa (31/07).

Kata dia, dalam suatu kesempatan Gubernur WH mengatakan bahwa komite sekolah sering melakukan pungutan. “Komite tidak boleh memungut dan tidak pernah ada pungutan oleh komite, karena komite mempunyai acuan, yakni Permindik nomor 75 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh menteri, itu adalah untuk mengatur bagaimana operasional komite ini dikeluarkan oleh menteri adalah untuk revitalisasi untuk komite,” jelas dia.

Namun pihaknya juga mengapresiasi Gubernur yang mempunyai itikad baik untuk menggratiskan sekolah. “Kita (komite) wellcome, tetapi urus aja urusan dia jangan dia urus komite, komite punya aturan main sendiri yang dilahirkan dari Undang-undang nomor 20 Sisdiknas, Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 dan Permendik 75 tahun 2016, itu aturan main komite, enggak bisa membubarkan komite,” jelas dia lagi.

Persoalan sampai sekarang dia (gubernur) kenapa tidak turun soal pendidikan gratis, menurutnya, karena gubernur memang tidak paham. “Kedua, memang karena dia (gubernur) tidak punya duit, titik! Belum apa-apa belum jadi gubenur dia sudah bicara pendidikan gratis, belum tahu bagaimana cara menampung pendapatan daerah dia sudah bicara gratis,” ketusnya.

“Sebetulnya tanpa dia ngomong gratis pun Undang-undang mengamanatkan minimum 20 persen APBD dikeluarkan untuk pendidikan. Sekali lagi, komite sekolah itu tidak pernah melakukan pungutan,” tutup dia.

Sementara anggota Dewan Pendidikan Banten, Eny Suhaeni, mengatakan, bunyi pendidikan gratis itu agak “menyesatkan”. Menurut Eny, masyarakat selama ini menilai pendidikan gratis itu segala-galanya tidak ada biaya apapun yang dialokasikan atau yang diberikan masyarakat di sektor pendidikan.

Oleh sebab itu, dia mengajak masyarakat perlunya sikap objektif dalam melihat kondisi ini. “Saya sudah dari awal berteriak soal pendidikan (sekolah) gratis ini yang menjadi alat “politisasi”, kalau sektor pendidikan sudah dibawah ranah itu (politik), otomatis mungkin ada berbagai macam hal yang mungkin harus diwaspadai juga,” ujar Eny.

Bicara pendidikan, lanjut dia, semua komponen masyarakat harus ikut didalamnya dalam rangka mencerdaskan bangsa merujuk pada Undang-undang Sisdiknas. “Jadi mengurus pendidikan itu tidak hanya urusan pemerintah, tidak hanya urusan masyarakat, juga dunia usaha dan lain sebagainya. Seluruh komponen harus menegakan bahu-membahu, itulah filosofi kita mencerdaskan bangsa ini,” ucap dia.

Ia pun menyarankan, apapun persoalan pendidikan gratis ini sudah semestinya harus ada revitalisasi, direvisi dikaji ulang kembali efektifitasnya sejauh mana, karena masyarakat menilai gratis itu tidak ada satu sen pun biaya.

Menurutnya lagi, masyarakat saat ini tersegmentasi kedalam kelas-kelas atau strata-strata, ada si kaya ada si miskin. Yang harus digratiskan adalah warga miskin. “Anehnya orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit tapi menggunakan SKTM, inilah lucunya negeri ini,” selorohnya.

“Saya meyakini APBD kita tidak sanggup cukup mengcover secara keseluruhan gratisnya. Jadi kembali lagi kalau kita merujuk Undang-undang lalu apa perlunya masyarakat ikut bertanggungjawab atas pendanaan sekolah. Kalau pemerintah secara total mengcover anggaran, alhamdulillah berarti masyarakat tidak terbebani,” tutup Dosen ini.

Diketahui Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA dan SMK. Oleh karena itu sekolah tidak diperkenankan memungut uang dari siswa dengan alasan apa pun.

Dalam suatu kesempatan, Gubernur Banten menegaskan, program pendidikan gratis merupakan jawaban dari keluhan masyarakat. Ia juga mengaku mendapat laporan, selama ini banyak orang tua siswa dimintai uang, baik oleh komite sekolah maupun pihak sekolah dengan berbagai alasan, seperti uang iuran buat pembangunan.

Dengan ditetapkannya kebijakan program pendidikan gratis oleh Pemprov Banten, ia memastikan bahwa tidak akan ada lagi pungutan kepada siswa. Menurutnya, Pemprov Banten akan menangani seluruh kebutuhan di sekolah. (ZIE/DIR)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek