Ekonomi
Senin 06 Mei 2019 08:26
Gubernur Banten Wahidin Halim menerima rombongan warga Baduy dalam Seba, di Museum Negeri Banten, Ahad (05/05). (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

SERANG - Warga Baduy meminta kepada Panggede atau Pemerintah Daerah Provinsi Banten membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Adat. Hal ini disampaikan oleh tokoh adat Baduy Jaro Tanggungan 12 Ayah Saidi Putera saat berdialog dengan ‘Bapak Gede’ alias  Gubernur Banten Wahidin Halim sebagai kepala daerah pada acara Seba tahun 2019, di Museum Negeri Banten, Ahad (05/05).

"Untuk masalah perlindungan hukum desa adat payung hukum desa adat karena kami sering rapat dengan Tangtu 3 Jaro 7, bukan hanya membentuk desa adat tapi mohon diperdakan untuk desa adat masyarakat baduy khususnya Desa Kanekes," kata Saidi dihadapan sang Gubernur.

Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak yang menjadi tempat tinggal warga suku Baduy harus dikukuhkan menjadi desa adat. Selain struktur desa yang berbeda nilai budaya juga berbeda dengan desa lain, menurutnya Saidi.

"Yang disebut desa adat, adatnya sudah jelas inilah yang disebut kakayaan pemerintah atau harta nagara, walaupun kita tinggal di Baduy tapi tetap warga negara dan harus dilestarikan segalanya mohon direspon pengukuhan desa adat," pinta dia.

Pihaknya berharap dengan adanya Perda desa adat tersebut adanya penambahan lahan untuk tanah adat atau ulayat. Setiap tahun penduduk tumbuh berkembang sedangkan tanah adat terbatas. Akibatnya, sebanyak 700 Kepala Keluarga (KK) Baduy Luar menggarap lahan pertanian di luar tanah adat.

"Penyebab kekurangan tanah terbatas dianggap tanah perda tanah ulayat tapi luas tanahnya hanya 5138 Hektar sedangkan masyarakat puluhan ribu orang terus bertambah," ucap dia.

Menanggapi permintaan tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim berjanji akan merealisasikan permintaan itu karena, menurut Wahidin suku Baduy yang memiliki kearifan lokal masyarakat Banten harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai aset bangsa.

"Sekarang terlalu banyak orang luar mundar-mandir di sini bisa jadi kehilangan makna, adatnya terganggu, nilai kehidupan terganggu dan harmonisasi dengan alam juga bisa terganggu," katanya.

Ia pun berjanji, akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membahas terkait mulai berkurangnya lahan pertanian di tengah pesatnya pertumbuhan masyarakat Baduy.

"Ini memang yang sedang kita perjuangkan ke depan bahwa harusnya bisa memberikan kepada mereka untuk bertani dan bertanam, ini kita harus berikan. Nanti ke BPN segala ke depan harus dipetakan hak mereka," kata eks Walikota Tangerang ini.

“Perda adat kenapa tidak,” tambah Gubernur. Seba Baduy diadakan setiap tahunya oleh suku Baduy Luar dan Baduy Dalam dalam rangka memberikan hasil alamnya berupa, padi, pisang, kelapa, talas dan buah-buahan lainnya kepada pemerintah daerah sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kini agenda Seba Baduy masuk calender of events di Indonesia. (MUH)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek