Ekonomi
Sabtu 20 Juni 2020 08:02
Logo Bank Banten. (FOTO: NET)
\"Share

SERANG - DPRD Banten mendukung langkah Gubernur Banten yang lebih memilih opsi untuk penyehatan secara mandiri bank pembangunan daerah Bank Banten, daripada opsi merger atau akuisisi oleh Bank BJB.

"Jadi hasil rapat kami di Komisi III dengan pihak Pemprov kemarin melalui pak Sekda, Pemprov sudah menyerahkan surat ke OJK mengenai kesiapan mengikuti langkah penyertaan modal untuk menyehatkan Bank Banten," kata Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong Sumedi, Jumat (19/06).

Dikatakanya langkah tersebut sesuai dengan saran yang disampaikan OJK yakni melakukan penyertaan modal dengan mengkonversi dana kas daerah sebesar Rp1,9 triliun yang dilakukan secara bertahap.

"Dalam perda kemarin kan ada kewajiban untuk penyertaan modal Rp335 miliar yang belum dilakukan. Nah sisanya sekitar Rp1,5 triliun lagi untuk mencapai Rp1,9 triliun tersebut," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk menentukan langkah penyertaan modal melalui kas daerah tersebut, maka akan dilakukan MoU antara Gubernur Banten dengan DPRD untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya diantaranya penerbitan perda penyertaan modal tersebut.

BACA JUGA: Quo Vadis Bank Banten

"Memang ada beberapa persyaratan yang nanti kita ajukan diantaranya, kita minta agar bank Banten jangan ada di bawah PT Banten Global Development (BGD), harus berada di bawah Pemprov langsung yakni dengan menerbitkan perda. Hari ini akan ada MoU antara gubernur dengan pimpinan DPRD Banten untuk menetapkan langkah-langkah tersebut," kata politisi PKS ini.

Selain itu, kata dia, DPRD Banten meminta kepada Pemprov Banten agar segera melakukan langkah-langkah penyehatan Bank Banten melalui penyertaan modal Rp1,9 triliun tersebut sesuai dengan saran OJK, jangan sampai melewati Tanggal 21 Juli 2020.

"Kalau lewat dari tangal 21 Juli nanti bank Banten masuk LPS," demikian kata Gembong dilansir laman Antara.

Seperti diketahui, Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) santer dikabarkan akan merger atau bergabung usahanya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB).

BACA JUGA: Dihajar Demo, DPRD Minta Pemkot Tangerang Buka Dana Covid-19 Ke Publik

Rencana Penggabungan Usaha PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) ke dalam PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), telah tertuang dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pada Kamis, (23/4) lalu, demikian siaran pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no. SP 32/DHMS/OJK/IV/20 perihal Penggabungan Usah.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim siap melayani gugutan sejumlah lembaga masyarakat atas tuduhan pembiaran Bank Banten dan pemindahan RKUD Pemprov Banten dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB).

"Kalau memang tetap keras akan menggugat, saya akan layani," cetus Gubernur Banten Wahidin Halim, Jum'at (19/06).

"Saya akan mematuhi aturan undang-undang. Walaupun kontra produktif di tengah upaya menyehatkan Bank Banten," kata Wali Kota Tangeramg dua periode itu.

Dijelaskanya, bahwa Gubernur membiarkan Bank Banten itu tidak benar. Gubernur Banten sudah melakukan berbagai upaya sejak 2018.

"Yang kedua, bahwa seharusnya yang digugat adalah BUMD. Karena pemilik Bank Banten itu adalah BGD (PT Banten Global Development, red). Jadi sebenarnya, Gubernur tidak punya otoritas langsung untuk bertanggungjawab secara struktural," demikian Gubernur Banten Wahidin Halim dalam keterangan tertulisnya. (MUH/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek