Lapsus
Kamis 07 Januari 2021 13:24
Ilustrasi - Calon penumpang di bandara menggunakan protokol kesehatan dengan ketat. (FOTO: Humas)
\"Share

BANTENEXPRES - Pemerintah akan menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021 di sejumlah daerah di Jawa dan Bali untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Pemilihan tanggal ini disebut pemerintah didasarkan pada sejumlah kondisi.

Yang pertama, adalah karena libur Natal dan Tahun Baru, baru saja selesai. Berdasarkan pengalaman dan data yang ada, beberapa hari setelah libur besar cenderung terjadi kenaikan kasus hingga 25-30 persen

"Kalau kita hitung dari tahun baru, jatuhnya (kenaikan terjadi) pertengahan bulan Januari," ujar Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers daring, Kamis (07/01).

Airlangga juga mengatakan bahwa program vaksinasi pemerintah yang rencananya akan dimulai pada pekan depan, juga menjadi pertimbangan.

"Memang di beberapa negara seperti di Inggris, menjelang vaksinasi mereka melakukan lockdown di kota. Sekali lagi kalau kita itu bukan lockdown. Kita hanya pembatasan, bukan pelarangan," jelasnya menegaskan.

"Kesehatan dan ekonomi berjalan beriringan. Tidak dipertentangkan. Sehingga dengan kebijakan ini benar-benar pemerintah, sesuai dengan pesan presiden, menjaga keseimbangan antara sektor kesehatan dengan sosial ekonomi masyarakat dengan disiplin," Airlangga menambahkan.

Diketahui, Pemerintah resmi menerapkan pembatasan di wilayah Jawa-Bali dari 11 hingga 25 Januari, yang disebut sebagai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). PPKM ini tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.

Kebijakan PPKM ini dipilih pemerintah dibandingkan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang selama ini lebih dikenal dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, PPKM diterapkan karena pemerintah melihat disiplin masyarakat dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 perlu ditingkatkan.

Berdasarkan pengalaman ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan upaya pembatasan kegiatan masyarakat pada pertengahan September 2020, menurutnya, kasus aktif Covid-19 bisa ditekan sebanyak 54 ribu selama kurang lebih 1,5 bulan.

"Artinya, ini pengalaman kita ulangi lewat pembatasan dan kita harapkan persentasenya lebih besar dari pada periode September awal. Jadi, kalau saat itu penurunan 20 persen dan kita berharap periode ini persentase kita turunkan itu jauh lebih besar," kata Doni dalam jumpa pers tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, hari ini, Kamis (07/01).

"Bagi mereka yang abai tentu perlu diberikan sanksi dan kita harapkan ketegasan-ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua," ucap dia.

Doni juga mengharapkan semua komponen di pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa bekerja sama dalam pelaksanaan PPKM. Menurutnya, Indonesia bisa jadi bangsa pemenang bila bersatu memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Kami juga berharap mari kita selalu bersatu semua di bawah komando kepala negara untuk bisa menghadapi Covid-19 ini . Kita dituntut membuktikan kesetiaan kita pada negara, kita sebagai WNI punya hak kewajiban membela negara, ini momentum terbaik kita," tegas jenderal TNI ini.

Sementara Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Instruksi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini khusus kepada gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan bupati/wali kota di lingkup Provinsi Jabar dengan prioritas wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya.

Kemudian Gubernur Banten dan bupati/wali kota di lingkup Provinsi Banten dengan prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Lalu, Gubernur Jawa Tengah dan bupati/wali kota di lingkup Provinsi Jawa Tengah dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta serta sekitarnya.

Selanjutnya Gubernur DI Yogyakarta dan bupati/wali Kota yang berada di lingkup Provinsi DIY dengan prioritas wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo.

Selain itu, gubernur Jawa Timur dan bupati/wali Kota yang berada di lingkup Provinsi Jatim dengan prioritas wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya serta gubernur Bali dengan prioritas wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta sekitarnya.

"Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19," bunyi Instruksi Mendagri dikutip laman CNNIndonesia, Kamis (07/01).

Dalam instruksi itu, tak semua kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali diwajibkan melaksanakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi unsur, antara lain tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen.

Selanjutnya, kasus aktif di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian RS untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen. (GUNG/MAN)

Diolah berbagai sumber

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek