Hukum_Kriminal
Senin 15 Februari 2021 17:03
Gubernur Banten Wahidin Halim. (FOTO: Dok-BantenExpres)
\"Share

SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan munculnya informasi Paket Pekerjaan Penunjukan Langsung alias PL untuk pembangunan jalan Palima - Baros senilai Rp.169,4 miliar yang tayang di website LPSE adalah tidak benar.

"Proyek tersebut belum dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan tidak mungkinlah proyek sebesar itu dilakukan tanpa tender atau tanpa lelang," kata Gubernur WH di Serang, Senin (15/02).

Gubernur juga langsung menggelar rapat dan instruksikan kepada dinas terkait untuk melacak dan melaporkan kepada pihak kepolisian.

"Berita itu adalah hoax dan tidak benar, sekarang kami sudah perintahkan dinas terkait untuk melakukan pelacakan dan bila perlu melaporkan ke polisi. Mungkin ada akun gelap yang menayangkan informasi itu," ungkapnya.

Gubernur WH juga mengimbau agar masyarakat, khususnya pengusaha agar tidak terjebak oleh informasi tidak benar tersebut.

"Kepada warga Banten khususnya pengusaha agar tidak terjebak oleh informasi tersebut. Dan saat ini kami sedang melakukan rapat bahwa Dinas PUPR sebagai pengguna anggaran pun belum mengeluarkan informasi pekerjaan," ucapnya.
 
"Saya sudah memerintahkan untuk melakukan pelacakan. Di tengah suasana seperti ini, bisa saja terjadi pihak-pihak yang berusaha untuk mengganggu soliditas dan kondusifitas yang ada di Banten," tambah WH dalam keterangan tertulisnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (PUPR) Mochammad Trenggono, mengatakan pihaknya tidak pernah merencanakan pembangunan Jalan Palima-Baros dengan metode PL.
 
"Dinas PUPR tidak pernah merencanakan kegiatan pembangunan jalan Palima - Baros dengan nilai Rp.169,4 miliar dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung karena melanggar ketentuan," kata dia.

"Dan, dinas PUPR pun belum pernah menayangkan paket tersebut pada sistem LPSE Banten karena masih dilakukan review baik oleh BPKP maupun Inspektorat Provinsi Banten," ujar Trenggono.

Terpisah, Wakil Pimpinan DPRD Banten M Nawa Said Dimyati menegaskan pihaknya tidak akan ambil sikap.

"Ya ini bukan ranah DPRD. Kita tidak ikut campur hal-hal yang tekhnis, itu kewenangan OPD," kata Nawa melalui sambungan telepon, Senin (15/02).

Namun, ia menduga mencuatnya informasi yang beredar itu hanyalah lelucon yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab.

"Mungkin itu hanya lelucon saja, tapi gak bagus becandanya," tambah politisi partai Demokrat tersebut.

"Kalau Gubernur mau melacak dan melaporkan ke aparat hukum (polisi-red) itu langkah yang tepat. Ungkap, jika terbukti harus diberikan sanksi. Siapa pun pelakunya," ujarnya. (MUH/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek