Hukum_Kriminal
Selasa 13 Oktober 2020 21:04
Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjukrasa i Kantor Bupati Tangerang tepat di Hari Jadi HUT Kabupaten Tangerang Ke-388, Selasa (13/10). (FOTO: IST)
\"Share

TANGERANG – Hari ini, Selasa 13 Oktober 2020 adalah Hari Jadi alias HUT Kabupaten Tangerang yang Ke-338. Dihari yang berbahagia itu, puluhan mahasiswa melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Bupati Tangerang, kado Bupati Tangerang Zaki Iskandar.

Aksi dilakukan Forum Mahasiswa Tangerang Bersatu (Forum Mantab), Gerakan Mahasiswa Tangerang (GMT) dan Persatuan Pemuda Mahasiswa Tangerang Tengah (PMTT).

Sebagai informasi, tahun 2020 ini menjadi tahun pertama perayaan Dirgahayu [HUT] Kabupaten Tangerang Ke-388, setelah sebelumnya dirayakan setiap tanggal 27 Desember.

Ketua Forum Mantab Arkian, mengatakan, hari ini merupakan momentum tahunan pemerintah daerah untuk merefleksi dan evaluasi kinerjanya.

“Salah satu yang harus dievaluasi adalah kasus Covid-19. Sampai hari ini masih mengalami peningkatan. Meski berbagai cara sudah dilakukan. Dari mulai pencegahan hingga pemulihan,” ujar dia dilokasi aksi.

Dia mengungkap, alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sudah digelontorkan dengan total anggaran sebesar Rp.472 miliar.

“Besarnya anggaran tersebut harus menjadi catatan pemerintah daerah, terutama soal transparansi. Maka tak heran jika publik bertanya, sejauh mana realisasi anggaran Covid-19?,” ucap dia.

BACA JUGA: Pemkab Tangerang Bedah Rumah Janda yang Nyaris Ambruk

Sementara Ketua GMT Alinnuha menyoroti soal dugaan pungutan liar alias pungli disetiap sektor dinas. Khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menurut dia.

“Seperti pembuatan E-KTP, KK, dan Akte. Diduga banyak oknum yang bermain. Ini menjadi catatan kegagalan pemerintah daerah dalam hal pelayanan,” kata dia.

Sementara, Ketua PMTT Rizki Mauludin menyampaikan tuntutannya dalam aksi tersebut. Diantaranya, meminta transparansi dan tindakan tegas bagi rumah sakit (RS) yang berani bermain anggaran Covid-19.

“Selain itu, ciptakan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Pecat kepala dinas jika melakukan pungli, terutama bagian pelayanan publik,” cetus dia.

Dalam tuntutannya, Rizki juga menanyakan sejauh mana rencana pembangunan empat RSUD Kabupaten Tangerang di wilayah Barat dan Tengah.

“Kami juga meminta tegakan Perbup Nomor 47 tentang pembatasan jam operasional kendaraan alat berat,” ujarnya.

Selain beberapa tuntutan tersebut, massa aksi juga mendesak agar UU Omnibus Law dicabut secepatnya. Karena dianggap merugikan masyarakat dan kaum buruh. (EDY)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek