Nasional
Selasa 07 Juni 2022 20:04
Muslim India melakukan aksi unjuk rasa atas larangan pemakaian jilbab disekolah yang sempat dilarang dibagian negara tersebut. (FOTO: Dok-Reuters)
\"Share

BANTENEXPRES - Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam dua politikus India karena dengan terang mengejek Nabi Muhammad SAW, Senin (06/06) waktu setempat.

"Indonesia sangat mengecam pernyataan penghinaan yang tak dapat diterima terhadap Nabi Muhammad SAW oleh dua politisi India," demikian pernyataan Kemlu RI dalam Twitter mereka, Selasa (07/06).

Kemlu juga mengaku telah menyampaikan pesan tersebut kepada duta besar India di Jakarta.

Selain Kemlu, Arab Saudi juga mengecam penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW tersebut.

"Kementerian Luar Negeri [Arab Saudi] mengungkapkan kecaman atas pernyataan yang diungkapkan oleh juru bicara partai Bharatiya Janata [BJP], mengejek Nabi Muhammad, perdamaian dan berkat atasnya, dan menegaskan kembali penolakan permanen atas simbol agama Islam berdasarkan prasangka, pun seluruh figur dan simbol keagamaan," demikian laporan dari media pemerintah Saudi, SPA, dikutip dari Al-Arabiya.

Kronologi Politikus India Hina Nabi Muhammad SAW

Sebelumnya, Nupur Sharma, juru bicara partai BJP, diskors setelah mengucapkan pernyataan yang dinilai mengejek Nabi Muhammad dalam debat televisi. Ia kemudian diskors pada Minggu (05/06) karena melakukan tindakan itu.

Sementara itu, operator media partai BJP Naveen Kumar Jindal dikeluarkan karena pengejekan terhadap Nabi Muhammad.

Merespons tindakan kedua politikus itu, partai BJP menegaskan mereka menghargai seluruh agama dan sangat menolak penghinaan terkait agama dalam bentuk apapun, dikutip dari Al-Jazeera.

Di India, Muslim membentuk hampir 15 persen dari populasi atau lebih dari 200 juta orang dari 1,39 miliar orang India. Meski menjadi agama terbesar kedua setelah Hindu, Muslim di India telah menjadi salah satu kelompok minoritas yang tertindas terbesar di dunia.

Perdana Menteri India Narendra Modi yang beragama Hindu telah menargetkan Muslim dalam peraturan yang dia buat, mulai dari yang berujung pada hukuman penjara hingga deportasi.

Sejak partai politik Modi, Partai Bharatiya Janata, memenangkan mayoritas besar dalam pemilihan parlemen pada Mei 2019, penargetan itu semakin memburuk.

(GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek