Politik
Jumat 25 Oktober 2019 13:08
Odih Hasan
\"Share

BANTENEXPRES - Ibnu Katsir mengisahkan tentang keputusan yang diambil Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi Khalifah. Umar bin Abdul Aziz langsung mengadakan fit and proper test bagi para pejabatnya. “Wahai manusia, barangsiapa yang masih ingin menemani kami (menjadi pejabat pemerintah), maka hendaklah ia menemani kami dalam lima hal. Jika tidak, maka hendaklah ia menjauhi kami (melepaskan jabatan). Pertama, melaporkan kepada kami kebutuhan orang yang tidak bisa melaporkannya langsung kepada kami. Kedua, membantu kami menjalani kebaikan dengan seluruh tenaga. Ketiga, menunjukkan kepada kami hal-hal baik yang tidak kami ketahui. Keempat, tidak menjelekkan seorang pun di hadapan kami. Kelima, tidak menunjukkan sesuatu yang tidak menjadi perhatian kami,” demikian Umar bin Abdul Aziz bertitah.

Lalu, reshuffle pertama yang ia lakukan adalah, menyingkirkan kumpulan para penyair dari kalangan pejabat pemerintah. Ahli pidato juga termasuk menjadi kelompok yang dieliminasi dari struktur abdi negara. Umar bin Abdul Aziz mempertahankan ahli fiqih dan pejabat-pejabat yang dikenal hidup zuhud selama ini. Kepada mereka Umar bin Abdul Aziz selalu meminta pertimbangan atas semua permasalahan yang akan diputuskan. Sang khalifah tidak pernah mengambil keputusan tanpa mengumpulkan ahli fiqih dan pejabat-pejabat zuhud yang diangkat menjadi teman dan pembantunya.

Kekuasaannya tak lama. Hanya sekitar dua tahun lima bulan saja. Tapi dalam waktu sesingkat itu, ia memerintah dengan sangat adil dan bijaksana, hingga kesejahteraan bukan saja menjadi milik penduduk yang dipimpinnya, tapi juga dirasakan oleh srigala-srigala di hutan yang tak pernah merasa kelaparan.

Penulis ingin membandingkan kepemimpinan sang khalifah dengan kepemimpinan nasional hari ini di Indonesia. Dengan sangat tegas, penulis mengharapkan kita semua menarik garis lurus perbandingan tanpa harus membuat alasan pemakluman. Jika hendak mencari alasan pemakluman, sungguh kita akan mendapatkan selaksa alasan. Dan jika kita menolak untuk dibandingkan, kita juga akan menemukan sejuta kilah untuk memperkuat hujjah.

Kabinet Joko Widodo (Jokowi)- Kiyai Ma’ruf Amin (KMA)

Sebelumnya, Jokowi-Ma'ruf Amin telah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI 2019-2024,di Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019). Tidak jauh beda dengan Priode pertama, kali ini juga pelantikannya tidak hanya khidmat di Gedung MPR, tetapi juga meluap ke luar. Acara pelantikan ini tak hanya menyita perhatian Tanah Air, namun juga menjadi sorotan media asing.

Media asal Singapura, The Straits Times memberitakan acara pelantikan presiden Indonesia dengan judul "President Joko Widodo faces test of leadership in second term." Channel News Asia turut serta mengulas acara pelantikan dengan tajuk "Indonesia's Jokowi kicks off fresh term with inauguration ceremony,".

Beralih ke media dari Kanada, media bernama CBC menuliskan sebuah artikel dengan judul "Indonesia's Joko Widodo sworn in for 2nd term as president,".

sedang media asal Inggirs, Reuters turut mengabadikan momen tersebut dalah sebuah tulisan berjudul "Indonesia's Widodo faces test on reform credentials in second term,". Tak ketinggalan, media asal Kalispell, AS juga memberitakan dengan tajuk "Indonesia's Popular President Sworn In For 2nd Term,".

Pelantikan Hari Minggu terjadi ketika kebekuan politik nasional cair, terutama pasca-pertemuan dua kali Jokowi dengan Prabowo Subianto, rivalnya dalam pilpres (Pertemuan pertama di Stasiun MRT Lebak Bulus pada Sabtu (13/7), dan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10). Sebelumnya, para pendukung Jokowi sangat resah dengan sikap Prabowo dan Koalisinya yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan pilpres. Pasca-penolakan seluruh gugatan oleh MK, ternyata tidak menyurutkan agenda politik Prabowo untuk, dan akhirnya,“ikut mewarnai kekuasaan”.

Pertemuan Jokowi dengan Prabowo, kendatipun menghapus formasi kepolitikan yang sudah terbentuk , merupakan perkembangan politik penting dalam proses komunikasi politik antar-elite nasional. Jokowi tampak menyadari betul bahwa mencairkan kebekuan komunikasi adalah bagian integral dari pekerjaannya sebagai presiden terpilih. Nyatanya, Jokowi mampu memainkan peran sebagai komunikator politik “tanpa beban”, ketimbang Megawati Soekarnoputri.

Gegap gempitanya pelantikan Jokowi - Ma’ruf Amin pun manandai puncak “euforia” pendukungnya. Masa bulan madu tengah berlangsung sejak kemenangannya, dan pesta pelantikan menandai babak awal yang “pasang naik”. Tumpuan harapan, terutama terhadap kebijakan-kebijakan yang populis, segera dijatuhkan ke pasangan yang didukung oleh Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jilid 2 itu. Para pendukungnya memang masih belum dilekangkan dengan janji-janji populis kampanye pilpres yang membuat harapannya melonjak.

“Kharisma” Jokowi hadir dari gaya kepemimpinannya yang populis. Populisme politik, meski pada periode pertama tidak menapikan banyak sekali yang menafikannya. kendatipun tidak ada definisi baku terhadapnya, sangat menonjol dalam kepemimpinan Jokowi sejak ia menjadi Walikota Surakarta, kemudian Gubernur DKI Jakarta. Jokowi meringkasnya populisme dalam istilah “blusukan”. Ia mendatangi warga dan berbincang-bincang dengan mereka. Ia juga membuat kebijakan yang kelihatannya sepele, tetapi membuat publik mengapresiasinya, setelah terus-menerus diberitakan media massa.

Begitu dilantik, maka Jokowi-KMA resmi masuk ke gelanggang politik kenegaraan, sebagai aktor utama perpolitikan bangsa sebagai representasi utama kelembagaan eksekutif. Indonesia menganut sistem presidensial dalam pemerintahannya, karenanya, kendatipun bisa direpotkan oleh parlemen, presiden punya kekuatan politik yang besar. Pengelompokan politik parlemen ke dalam Pro Pemerintah dan Oposisi, teoritis berdampak pada penguatan sistem presidensial. Karenanya dengan realitas kepemimpinan parlemen yang didominasi pro pemerintah (dengan masuknya gerindra), tidak perlu dikhawatirkan, kendatipun menuntut kecanggihan komunukasi politik.

Presiden Jokowi dan Wapres Kiyai Ma’ruf Amin juga telah mengumumkan susunan kabinetnya di halaman Istana Negara, pada rabu (23/10). Jokowi-KMA memutuskan tidak menamakan kabinet mereka dengan Kabinet Kerja, seperti yang sebelumnya diprediksi. Jokowi-KMA justru menamakan Kabinet Indonesia Maju.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan penetapan menteri dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Hal ini agar menteri yang dipilih bisa bekerja maksimal selama 5 tahun. Selain itu, Jokowi juga mencatat bahwa langkah mereka melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan tokoh yang akurat dan tepat.

Harapan

Semoga saja di Priode Kedua ini Kasus-kasus besar tentang pelanggaran hukum, tebang pilih dan penyelewengan kekuasaan semakin gamblang dan terang pada masa lalu yang Korupsi bukan kepalang jumlahnya. Memang terungkap dan menjadi isu besar yang coba untuk ditangani. Tapi bukan itu saja masalahnya, para pembantu presiden sendiri yang terjerat isu sumir tentang ini. Semoga tidak terjadi.

Tentang gaya hidup, sudahlah, jangan dibahas dan ditanya. Tentang menyenangkan hati penguasa, juga jangan didibicarakan lagi, sudah sangat kasat mata. Semoga di kabinet ini benar apa yang menjadi slogannya, merakyat dan bekerja...

Al Marwazi pernah menceritakan, ketika baru menjabat sebagai khalifah panglima dan pemimpin pasukannya menghadap Umar bin Abdul Aziz. Mereka menawarkan agar sang khalifah menggelar pawai pasukan di hadapannya lengkap dengan persenjataan mereka. “Tidak usah. Apa bedanya aku dengan kalian? Aku hanyalah seorang laki-laki dari kaum Muslimin!” cetus khalifah menolak usulan pamer kekuatan.

Tuan presiden, apa bedanya Anda dengan kami? Anda juga seorang warga negara Indonesia biasa, yang hari ini mendapat amanah berat melebihi warga yang lainnya. Terlebih lagi, Anda juga seorang laki-laki di antara kaum Muslimin yang kelak juga akan berdiri di depan Allah SWT untuk diadili seadil-adilnya.

Tidak perlu meminta semua yang istimewa, tapi lakukan semua dengan cara dan hasil istimewa. Ingatlah kisah tentang sang khalifah, yang tak punya anggaran untuk membeli anggur buat dirinya. Dan dengan ringan dia menjawab tentang hal ini, “Ini lebih ringan daripada harus menanggung rantai dan belenggu-belenggu berat kelak di neraka jahanam!”

Selamat datang pemerintahan Priode Kedua Jokowi, selamat bekerja untuk Indonesia yang lebih baik, Maju dan bermartabat.

Oleh: ODIH HASAN - Pengurus ICMI Banten

BACA JUGA: Pengawasan Partisipatif pada Pilkada Serentak

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek