Lapsus
Rabu 02 September 2020 22:04
Sejumlah warga korban penggusuran jalan tol menangis saat mengadu ke DPRD Kota Tangerang, Selasa (01/09) malam. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

BANTENEXPRES – Pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 benar-benar menjadi hari kelam bagi belasan keluarga yang rumahnya di eksekusi tapi belum dibayar oleh pihak terkait, pembangunan Jalan Tol JORR-II di Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang.

Bagaimana tidak menjadi pil pahit bagi warga, rumah dan kampungnya selama belasan tahun yang mereka tempati bersama sanak saudara serta kerabat lainnya harus rela tergusur proyek tersebut.

Pada hari itu, mereka berjuang habis-habisan mempertahankan segalanya. Namun, nasib berkata lain, dengan mata berkaca-kaca warga tak kuasa kampungnya porak-poranda diterjerang bulldozer alias alat berat menyapu habis rumah mereka rata dengan tanah.

Teriakan dan jerit tangis histeris sebagai bentuk perlawanan memperjuangankan haknya hari itu pupus sudah. Dengan bercucur air mata mereka tak berdaya menghadapi kenyataan pahit itu.

Selepas rumah di eksekusi, masih hari yang sama--siang itu dengan membawa prabot rumah tangga dan mengenakan pita kuning dilengan sebagai lambang kematian akan rasa keadilan, belasan warga yang terdiri dari Bapa-bapak dan Ibu-ibu ini kembali berjuang dengan mendatangi Kantor Walikota/DPRD Kota Tangerang, melakukan aksi unjukrasa menuntut keadilan.

Di gerbang kantor Walikota Tangerang warga berharap mendapatkan secercah harapan, yaitu pemerintah dan para wakil rakyat dapat membantu kesusahan dan kebuntuan yang dihadapi. Dengan pekik tangis, para Ibu-ibu berteriak meminta pertolongan kepada Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah hingga kepada Presiden Jokowi, agar dapat membantu mereka.

Pada aksi ini, warga juga menuntut ganti rugi yang layak atas rumah dan lahan yang tergusur oleh pembangunan Jalan Tol JORR-II kepada pihak terkait. Harga yang pantas dan dapat memberikan rasa keadilan yang layak, tidak seenaknya mengeksekusi menggusur sebelum terjadi kesepakatan, menurut mereka.

BACA JUGA: Warga Tergusur Menangis, Wali Kota Tangerang Tak Bisa Berbuat Apa-Apa

“Pak Jokowi tolong kami. Rumah kami digusur paksa pak, kami di eksekusi di intimidasi. Tolong keluar pak Walikota, kami mau tinggal dimana pak, kami dieksekusi belum dibayarkan,” teriak Ibu-ibu dengan sesak tangis siang itu di pagar pitu gerbang Kantor Walikota/DPRD Kota Tangerang.

Pada sore perwakilan Pemerintah Kota Tangerang, yakni Sekda beserta jajaran menemui warga diruang rapat lantai 2. Warga berharap adanya solusi dari Pemerintah Kota Tangerang dengan pihak terkait (JORR-II), dimana hari itu warga dari RT01-02 RW01 ini sudah tidak bisa lagi menempati rumahnya, karena telah dilibas bulldozer bagaimana nasibnya?.

Namun, lagi-lagi mediasi ini pun buntu. Pemerintah Kota Tangerang tidak dapat memberikan solusi yang diharapakan warga, menurut Sekda Kota Tangerang Herman Suwarman, Wali Kota Tangerang tidak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya ranah itu bukan wilayah Pemerintah Kota Tangerang melainkan pengadilan.

Pada malam harinya, giliran anggota-anggota DPRD Kota Tangerang menemui warga. Pada titik ini, warga pun kembali mendapatkan angin segar karena ada harapan besar dari wakil-wakil rakyat yang sekiranya dapat memberikan solusi terbaik.

Tak tanggung-tanggung satu anggota DPR-RI langsung turun tangan menenangkan emosi warga gusuran ini. Diruang Banang DPRD Kota Tangerang, malam itu Ibu-ibu meluapkan emosi, kekesalan, kekecewaan dan segala bentuk keresahanya kepada para anggota DPR/DPRD.

Cucuran air mata berasa memenuhi kantor DPRD Kota Tangerang malam itu, emosi dan rasa kepedihan diluapkan pada peristiwa ini. Satu persatu diceritakan bagaimana kronologis kejadian hingga terjadi penggusuran pada hari Selasa kelam tersebut.

Kiki Lukiawati, perwakilan Ibu-ibu korban penggusuran dengan luapaan emosi dan cucuran air mata mengungkapkan kepada para wakil rakyat, bahwa ia bersama warga lainnya yang ter-eksekusi tidak tahu akan kemana lagi bertempat tinggal setelah rumah mereka rata dengan tanah.

“Kami mau tinggal dimana pak, rumah kami digusur paksa sebelum ada pembayaran. Anak-anak kami malam ini entah pada kemana tidur dimana pak,” lirih Kiki sembari terus menyekap air matanya.

“Saya sudah berkorban untuk bangsa dan negara, untuk Banten dan Kota Tangerang, tapi apa balasanya. Saya seorang guru, tapi saya mendapatkan balasan seperti ini, kedzaliman,” cetusnya penuh sesak tangis diantara para wakil rakyat.

“Bahkan Wakil Walikota pun dulu saya yang mengajarnya. Tapi kemana hari ini, kami semua terasa terdzalimi. Rumah saya digusur paksa, ini tidak adil,” ketusnya lagi.

Paparan Kiki Lukiawati ini membuat Ibu-ibu lainnya tak kuasa ikut bercucuran air mata, menangis menahan emosi, dan semua yang hadir di ruangan itu pun nampak juga sama, menahan sedak kepedihan--keperihatinan yang mendalam.

Alhasil, pada kesempatan yang menguras emosi air mata itu, anggota DPR-RI Rano Alfath berjanji akan memberikan bantuan hukum, juga anggota DPRD Kota Tangerang Komisi I ikut mengawal dan membantu memberikan support atas persoalan yang dihadapi mereka.

Edi Mulyadi warga korban penggusuran lainnya kepada awak media ini, Rabu (02/09) petang, di Kantor DPRD Kota Tangerang menegaskan akan terus bertahan menginap di gedung wakil rakyat tersebut.

“Semalam ada sepuluhan orang termasuk saya, nginep disini. Yah sebelum ada solusi kepada kami, saya dan beberapa warga akan kembali nginap disini [DPRD],” jelas Edi.

BACA JUGA: Lima Media Sosial Paling Populer di Dunia

Ia berharap kepada para wakil-wakil rakyat dapat membantu warga korban penggusuran. “Jangankan dibayar, sepakat harga pun belum, kok tanah kami dieksekusi. Salah kami dimana dosa kami apa pak?,” ujarnya.

“Tolong wakil-wakil kami, bantu kami. Para pemangku kebijakan tolonglah lihatlah kami. Belum punya pengganti kok digusur paksa, dimana rasa keadilan bagi kami rakyat miskin. Sedih kami sampai-sampai saya tidak sanggup ke TKP,” resah Edi.

Edi juga mengaku, bila lahan/tanah mereka dihargai Rp2,6 juta tidak akan menerima dan tidak akan cukup untuk membeli rumah lagi saat ini, menurutnya. “Kami sih ingin disamakan dengan yang lainnya. Kami punya temuan dilingkungan masih satu RW harganya Rp10,5 juta, tolong keadilanya. Karena diperuntukan yang sama untuk tol yang sama,” tuturnya.

“Sekali lagi, kami berharap kepada para wakil rakyat yang menjembatani, pak Rano Alfath dan Pak Turidi, kami percaya sama beliau, tolong buktikan janji-janji itu. Kami sudah bosan dengan janji-janji. Saya masih trauma, lebih baik saya nginep lagi di sini [DPRD] sebelum ada realitanya,” Edi Mulyadi mengakhiri.

Sebagai informasi, Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Tangerang mengeksekusi paksa sebanyak 27 bidang tanah warga di RT01-02 RW01 Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda Kota Tangerang, Selasa (01/09). Penggusuran ini dilakukan lantaran lahan dan rumah warga tersebut masuk dalam jalur  proyek pembangunan Jalan Tol Kunciran-Bandara Soetta alias JORR-II.

Kuasa hukum PUPR dan Legal Konsultan Jasa Marga Kunciran Cengkareng Rishi Wahab kepada pewarta menjelaskan, pemberitahuan pengosongan sudah disampaian sejak tanggal 27 Agustus 2020 lalu. Namun, masih banyak warga yang menolak karena menurut mereka nilai ganti rugi terlalu rendah, padahal nilai tanah sudah sesuai penilaian dari kantor jasa penilai publik (KJPP). (ZIE/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek