Hukum_Kriminal
Kamis 27 Februari 2020 23:08
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail hadiri Dialog Publik, di Tigaraksa, Kamis (27/02). (FOTO: untuk BantenExpres)
\"Share

TANGERANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Kabupaten Tangerang, memastikan mendukung penuh pembentukan Komisi Informasi (KI) dan Perda Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Tangerang. 

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail, saat menjadi narasumber “Ekspos Hasil Polling dan Dialog Publik, Memotret Keterbukaan Informasi Publik di Tangerang” di salah satu rumah makan, Tigaraksa, Kamis (27 /02). 

Hadir sebagai narasumber lain, Direktur Visi Nusantara Subandi Misbah, Komisioner KI Provinsi Banten Luthfi Nawawi, Kabid Infokom Kabupaten Tangerang Munir, pengurus organisasi media siber di Banten Wahyu Hariyadi. 

Ekspos Hasil Polling dan Dialog Publik digagas Visi Nusantara dan dihadiri puluhan peserta. Mereka datang dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, OKP dan LSM di Tangerang. 

“Ekspos hasil polling  dan dialog publik semacam ini luar biasa. Sebab, bisa mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang untuk lebih lagi melakukan transparansi publik,” ujar Kholid.  

BACA JUGA: Aset Pemkab Tangerang Kado Istimewa HUT Ke-27 Kota Tangerang

Masyarakat sangat membutuhkan berbagai informasi publik dari pemerintah, seperti hasil-hasil pembangunan, menurut politisi PDI Perjuangan itu. 

“Pasti. Pastinya saya mendukung pembentukan komisi informasi.  Sebab, semua kan harus terbuka. Saya yakin Pemkab juga berterima kasih dengan ekspos hasil polling ini,” tegas Kholid.  

Sementara terkait dengan wacana Perda Keterbukaan Informasi Publik, Kholid berharap bisa terus didorong ke DPRD. “Saya juga nanti yang akan turut mendorong Perda itu. Ajukan saja,” kata dia.   

Kabid Infokom pada Diakominfo Kabupaten Tangerang, Abdul Munir pada kesempatan ini menjelaskan, Pemkab sebetulnya sudah melakukan upaya-upaya keterbukaan informasi publik. Hal itu ditandai dengan pembuatan web informasi publik dan penerbitan Peraturan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID). 

“Pemkab akan menerima permintaan permohonan publik dari masyarakat. Tentu saja asal permohonan itu memenuhi syarat-syarat seperti dalam UU Keterbukaan Informasi Publik No 14/2008),” jelas dia. (EDY)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek