Politik
Rabu 13 Juli 2022 09:14
Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni. (FOTO: Dok-Humas)
\"Share

BANTENEXPRES - Ketua DPRD Banten Andra Soni, mengatakan, keterbukaan informasi publik sebagai ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan untuk mewujudkan good governance.

"DPRD Banten akan terus berkolaborasi dengan KI serta PPID banten untuk memastikan kepatuhan seluruh OPD, Pemkab/Pemkot ataupun badan public lainnya untuk terus melaksanakan amanat UU terkait keterbukaan informasi publik," kata dia saat menghadiri kegiatan Monitoring Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informaswi Badan Publik Tahun 2022, Selasa (12/07).

Selain itu Andra juga menjelaskan bahwa di Banten sendiri terdapat beberapa regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik diantaranya yaitu, Perda Banten Nomor 8 Tahun 2012, Pergub Banten Nomor 23 Tahun 2021, Keputusan Gubernur tentang Penetapan PPID Tahun 2021.

Menurut politisi partai Gerindra tersebut, regulasi ini tidak akan bermakna jika tidak ada komitmen bersama baik dari pimpinan perangkat daerah, PPID banten, OPD di lingkungan Pemprov serta KI Banten.

"Sehingga untuk mempertahankan predikat Informatif yang diraih Banten pada tahun 2021, perlunya komitmen bersama dan menyamakan persepsi terkait pentingnya pemenuhan informasi dan ketersediaan informasi untuk masyarakat atau publik yang ada di Banten," papar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KI Banten Toni Anwar menyampaikan, pelaksanaan pada Monev ini terdapat 5 kategori yang meliputi OPD Provinsi Banten, Pemerintah Kab/Kota, LSM, BUMD dan Partai Politik.

"Sementara itu sosialisasi ini dilaksanakan agar tidak terjadi salah tafsir terhadap tata cara pengisian Self Assessment Questiannaire (SEQ) Tahun 2022," ujar dia.

(MUH)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek