Nasional
Rabu 25 Oktober 2023 09:48
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily. (FOTO: dpr.go.id)
\"Share

BANTENEXPRES - Komisi VIII DPR RI menilai tahun politik menjadi sangat krusial, sebabnya bisa memercik perdebatan antara pendukung salah satu calon presiden yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Masih di momen Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober, Komisi VIII DPR mengajak santri untuk menjadi agen perdamaian di tahun politik.

"Saya mengajak para santri untuk menjadi agen perdamaian di Pilpres 2024 sejalan dengan ikrar santri yang dibacakan dalam peringatan Hari Santri Nasional kemarin di Surabaya," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily dikutip dari laman Parlementaria, Selasa (24/10).

"Bahwa santri selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia," sambungnya.

Ace pun menyoroti tema yang diangkat dalam peringatan Hari Santri Nasional 2024 yakni "Jihad Santri Jayakan Negeri". Tema ini memiliki pesan semangat dan dedikasi para santri sebagai pahlawan pendidian dan perjuangan kebodohan.

Menurut Ace, jihad di era sekarang bukan lagi maju ke medan pertempuran demi agama. Namun jihad di masa kini dapat dimaknai agar umat menjadi penengah apabila terjadi gesekan dan perpecahan dalam masyarakat, terlebih di tahun politik.

"Santri menebarkan spirit perdamaian, toleransi, dan moderasi beragama. Mereka juga dilatih untuk memiliki pemahaman agama yang mendalam, etika, dan nilai-nilai kejujuran serta kebijaksanaan," ucap Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Alumni pesantren Cipasung Tasikmalaya tersebut memaparkan, santri pun bisa menjadi pelopor dalam mengedepankan politik berkebangsaan. Tujuannya, kata Ace, untuk menjaga kedaulatan negara dan demi hidup peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Santri justru harus bisa mengajarkan politik kebangsaan kepada masyarakat, semangat patriotisme mereka dapat memotivasi generasi muda untuk turut serta dalam membangun Indonesia yang lebih baik," paparnya.

Sebagai individu, lanjut Ace, santri memang memiliki hak untuk mendukung pemimpin yang dianggap paling bisa memenuhi harapan. Namun santri diingatkan untuk tetap mengedepankan toleransi dan menghindari perpecahan akibat perbedaan pilihan.

"Para santri yang sudah memiliki hak suara berhak memilih siapa calon pemimpin yang diunggulkan, tapi jangan sampai politik praktis berpengaruh pada dunia pendidikan di lingkungan pesantren dan di tengah masyarakat," ujar Ace.

Ace pun menegaskan, meskipun pesantren diperbolehkan menjadi lokasi kampanye jelang Pemilu 2024, namun institusi pendidikan disebut harus netral dari politik praktis. "Pesantren merupakan institusi pendidikan yang harusnya dapat menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024, baik dalam Pilpres maupun Pileg," ungkap Ace.

"Santri harus bisa berpegangan teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jama`ah seperti yang diserukan dalam ikrar santri. Hal itu dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," demikian Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

(GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek