Ekonomi
Rabu 06 Mei 2020 01:24
Gubernur Banten Wahidin Halim dalam kesempatan memberikan keterangan. (FOTO: Dok BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK mengawal penggunaan anggaran untuk penanganan Coronavirus (Covid-19) di tanah jawara Banten ini. Dia tidak ingin salah langkah dalam menggunakan anggaran.

Demikian disampaikan Gubernur saat menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020 Provinsi, dengan KPK yang diwakili Alexander Marwata melalui teleconference, Selasa (05/05).

"Kami berharap agar KPK dapat turut mengawal dan melakukan pembinaan agar kami tidak salah langkah dalam pemanfaatan dana untuk Covid-19 ini," ujar Gubernur dalam keterangannya.

Gubernur menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Banten. Tak hanya untuk penanganan aspek kesehatan, tetapi juga aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, mantan Wali Kota Tangerang ini juga meminta semua pihak dapat mengawal dan bertanggung jawab dalam mengawal alokasi anggaran tersebut. Terlebih, kata dia, Pemprov Banten juga memiliki anggaran cukup besar untuk penanganan Covid-19 di Banten, baik dari APBN maupun APBD.

"Bantuan dari KPK khususnya dari Satgas Korsupgah untuk dapat mengawal penggunaan anggaran penanganan Covid-19, diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat," katanya.

BACA JUGA: Quo Vadis Bank Banten

Seperti diketahui, refocusing atau relokasi atau pergeseran anggaran untuk penanganan Coronavirus (Covid-19) di Banten terkoreksi dari sebelumnya Rp1,26 triliun menjadi Rp 1,22 triliun.

Anggaran tersebut hasil pergeseran pada APBD Banten 2020. Hasil refocusing anggaran tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sebelum direalisasikan untuk jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat terdampak Covid-19.

“Kami telah menyampaikan kepada Kemdagri. Angkanya Rp1,22 triliun. Angka tersebut terkoreksi sebesar Rp 40 miliar dari rencana sebelumnya,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti, kepada wartawan, Sabtu (11/04) beberapa waktu lalu.

Menurut Rina, anggaran sebesar Rp1,22 triliun tersebut termasuk untuk jaring pengaman sosial bagi 670.000 keluarga di Banten yang terdampak virus corona. Sedangkan, sisanya akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama. 

“Kabupaten/kota juga telah menganggarkan untuk penanganan Covid-19. Jadi penanganan Covid-19 ini harus dilakukan secara bersama,” pinta dia menegaskan. (MUH/EDY)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek