Lapsus
Sabtu 23 Januari 2021 21:34
Revitalisasi situ/danau Cipondoh Kota Tangerang dengan anggaran Rp.8,6 miliar. (FOTO: BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Akhir tahun 2020 lalu Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan proyek normalisasi/revitalisasi dan inventarisasi Situ atau Danau. Salah satunya yakni Situ Cipondoh Jl KH Hasym Ashari, dan Situ Gede di Jl Jendral Sudirman, Babakan Kota Tangerang. Pembangunan ini adalah tahap pertama menggunakan APBD 2020.

Anggaran yang digelontorkan untuk proyeksisasi kedua  Situ/Danau tersebut tidak sedikit. Untuk Situ Gede Pemprov mengucurkan anggaran sebesar Rp.4,8 miliar, sementara untuk Situ Cipondoh sebesar Rp.8,6 miliar.

Selain mengerjakan normalisasi/revitalisasi, Pemprov Banten juga melakukan sertivikasi kepada Situ/Danau di seluruh Banten. Bahkan pemprov tak tanggung-tanggung menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal itu dilakukan demi mengembalikan fungsi Situ atau Danau.

Sementara itu, Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Ahmad Priatna, menegaskan secara umum pihaknya mendukung upaya inventarisasi, sertifikasi dan revitalisasi atau normalisasi Situ/danau yang ada di Provinsi Banten, khususnya yang berada di wilayah Kota Tangerang.

Namun, perlu diperhatikan adalah dampak lingkungan dan sosial yang terjadi, karena kebijakan harus juga dibarengi dengan analisa yang tepat bukan justru merugikan masyarakat serta menjadi lahan bancakan segelintir, baik mengenai pengadaan barang dan jasa maupun pelaksanaan dilapangan, menurut dia.

"Terlebih mengenai keterbukaan informasi anggaran yang harus bisa di akses oleh publik, agar sama-sama bisa di awasi penggunaannya dan dapat mencegah praktek-praktek kecurangan," Kata Ahmad Priatna kepada BantenExpres, Sabtu (23/01).

Kata Nana--panggilan akrabnya, saat ini lembaganya tengah menyoroti penghentian revitalisasi Situ Cipondoh yang sampai hari ini tidak ada kejelasan dan kepastian. Selain menganggu pemandangan hal lain adalah banyaknya matrial proyek yang dibiarkan begitu saja dan dapat membahayakan.

"Adanya pemberhentian secara mendadak pengerjaan proyek revitalisasi Situ Cipondoh tersebut disinyalir dilakukan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim menjadi pertanyaan besar, sebab pembangunan tersebut merupakan proyek yang dikerjakan oleh Provinsi Banten," Nana berujar.

Menurutnya lagi, sangat aneh rasanya proyek yang sedang berjalan justru diberhentikan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, karena dalam perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa Gubernur sendiri sebagai Pengguna anggran Daerah.

"Artinya setiap program/proyek yang mau dikerjakan harus melalui persetujuannya terlebih dahulu," ucapnya.

Proyek dengan nilai kontrak Rp.8,6 miliar yang di menangkan oleh PT. Karya Dwi Sakti dengan nama tender revitalisasi Situ Cipondoh tahap pertama, nampaknya justru merusak lingkungan karena terjadi reklamasi yang memakan badan danau dalam proyek pembangunannya, sambung dia.

Dalam kondisi normal saja, jika curah hujan tinggi dapat terjadi banjir di belakang komplek P dan K serta daerah yang berdekatan dengan Danau Cipondoh. Apalagi jika melakukan reklamasi dengan memakan badan danau.

"Bisa dipastikan banjir akan bertambah parah dan sangat jelas merugikan masyarakat sekitaran danau. Belum lagi mengenai dampak sosial untuk masyarakat sekitar karena banyak yang berjualan disekitar danau," kata dia.

Lembaganya (TRUTH), menduga kuat ada semacam persongkolan jahat yang tidak selesai dibalik layar dalam proyek tersebut. Sebab dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten ini tidak jelas, sehingga terjadi miss dengan Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Kami pun mempertanyakan mekanisme anggaran yang digunakan dalam pembangunan tersebut. Dalam kondisi pemberhentian proyek pembangunan seperti ini apakah anggaran yang di gunakan dikembalikan kepada kas daerah apa bagaimana? Sebab tidak adanya informasi dan transparansi soal itu," tutur Nana.

"Jangan sampai hal tersebut malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi dan berpotensi merugikan keuangan daerah," tambah dia.

Potensi kerugian uang negara

Nana berkata, Pemprov Banten seharusnya membuka penggunaan anggaran tersebut dan di informasikan ke publik. Karena ini uang bersumber dari publik.

"Kami tegaskan sekali lagi, kami mempertanyakan mekanisme anggaran yang digunakan dalam pembangunan proyek tersebut. Kemudian sudah seberapa besar anggaran yang dikeluarkan," tegasnya.

"Kami minta dan mendorong agar KPK, BPK, Inspektorat serta lembaga terkait untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus revitalisasi/reklamasi Situ Cipondoh. Karena kami menduga kuat ada potensi kerugian keuangan negara di dalamnya," Nana mengakhiri.

Awak media BantenExpres beberapa waktu lalu juga meminta keterangan dan konfirmasi terkait pembangunan kedua proyek revitalisasi tersebut kepada beberapa anggota DPRD Banten asal dapil Kota Tangerang.

Namun, hingga berita ini dilansir mereka tak kunjung jua memberikan responnya alias bungkam. Halnya dengan aleg DPRD Banten asal PKS Hilmi Fuad yang memberikan komentar secuil. "Soal itu, nanti akan saya tanyakan," singkat Hilmi.

Salah satu aktivis senior di Kota Tangerang yang tidak mau diungkap namanya, mengatakan bahwa, hasil dari pembangunan proyek revitalisasi Situ Gede Babakan, tahap pertama itu juga patut dipertanyakan.

"Bayangkan, proyek sebesar Rp.4,8 miliar hanya mendapatkan taman mini dan jogging track saja. Apa betul anggaran segitu besar dapatnya itu saja. Bisa menang banyak itu kontraktornya" seloroh dia  keheranan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Mochammad Tranggono menerangkan saat ini Pemprov Banten sedang menata Situ/Danau yang ada di Banten.

"Sekarang ini pemerintah punya perhatian terkait dengan keberadaan Situ. Kita didukung oleh KPK, bagaimana kita menyelamatkan situ. Bagaimana situ itu secara prinsip tidak berkurang luasanya," kata Tranggono kepada awak media seusai diskusi di Banksasuci beberapa waktu lalu.

"Apa yang kita lakukan? Kita mengelola ekologi, mengelola lingkungan dan sertifikasi serta optimalisasi terhadap situ-situ tersebut," tambah Tranggono. (ZIE/MAN)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek