Lapsus
Selasa 16 April 2019 16:04
Perhitungan suara pada pemilihan kepala desa di Tangerang beberapa waktu lalu. (BantenExpres | Ilustrasi)
\"Share

BANTENEXPRES - Komisi Pemilihan Umum (KPU-RI) mengumumkan 40 lembaga survei yang bisa mengumumkan hasil hitung cepat atau quick count pada Pemilu 2019 ini.

"Jadi lembaga survei terdaftar artinya yang sudah resmi diverifikasi KPU dan memenuhi syarat sebagai lembaga survei dalam Pemilu 2019," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan kepada awak media, di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/04).

Menurut Wahyu, terdapat beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi lembaga survei. Persyaratan itu antara lain lembaga survei harus melaporkan sumber dana yang dipergunakan dalam kegiatan survei.

"Ini untuk mengetahui asal muasal sumber dana tersebut untuk menjamin lembaga survei itu lembaga yang independen," ucapnya.

Syarat lainnya, kata Wahyu yakni lembaga survei itu juga harus memberikan informasi lengkap terkait dengan metodologi yang dipergunakan dalam survei. Kemudian lembaga survei harus melaporkan personel yang dipergunakan dalam survei tersebut.

"Itu beberapa hal mendasar dalam persyaratan lembaga survei di pemilu 2019," kata dia.

Waktu pengumuman hasil quick count, kata Wahyu harus mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilu. Lembaga survei boleh mengumumkan hasil survei dua jam setelah kegiatan penghitungan dan pemungutan suara di TPS.

"Kita tahu kegiatan di TPS selesai jam 13.00 berarti dua jam setelah itu [pukul 15:00 WIB], lembaga survei baru diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan mempublikasikan hasil survei," ia menegaskan.

Berikut adalah lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) :

1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)
2. Poltracking Indonesia
3. Indonesia Research And Survey (IRES)
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia
5. Charta Politika Indonesia
6. Indo Barometer
7. Penelitian dan Pengembangan Kompas
8. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)
9. Indikator Politik Indonesia
10. Indekstat Konsultan Indonesia
11. Jaringan Suara Indonesia
12. Populi Center
13. Lingkaran Survey Kebijakan Publik
14. Citra Publik Indonesia
15. Survey Strategi Indonesia
16. Jaringan Isu Publik
17. Lingkaran Survey Indonesia
18. Citra Komunikasi LSI
19. Konsultan Citra Indonesia
20. Citra Publik
21. Cyrus Network
22. Rataka Institute
23. Lembaga Survei Kuadran
24. Media Survey Nasional
25. Indodata
26. Celebes Research Center
27. Roda Tiga Konsultan
28. Indomatrik
29. Puskaptis
30. Pusat Riset Indonesia (PRI)
31. PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)
32. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
33. Voxpol Center Research & Consultan
34. FIXPOLL Media Polling Indonesia
35. Cirus Curveyors Group
36. Arus Survei Indonesia
37. Konsepindo Research and Consulting
38. PolMark Indonesia
39. PT Parameter Konsultindo
40. Lembaga Real Count Nusantara

 

Wahyu juga meminta, lembaga survei tak mencuri start dalam melakukan hitung cepat atau qucik count pada hari pencoblosan Pemilu 2019.  "Jadi tidak boleh merilis hasil survei sebelum waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Kita ingatkan, sebab sanksi jika melanggar adalah sanksi pidana," tutur dia.

Aturan itu sudah jelas dalam UU Pemilu dan ditegaskan oleh Putusan MK. Sehingga Wahyu menyebut lembaga survei dan media massa penyiaran harus bermain sesuai aturan tersebut.

"Dengan adanya putusan MK yang menolak JR atas quick count lembaga survei itu, maka undang-undang Itu kan efektif berlaku. Sehingga semua pihak dalam hal ini lembaga survei mematuhi hukum," tandas Wahyu. (GUNG)

Diolah berbagai sumber

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek