Lapsus
Selasa 07 Juli 2020 10:02
Masyarakat Baduy dalam kesempatan SEBA di Pendopo Gubernur Banten. (DOK BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

LEBAK - Masyarakat adat Baduy melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo meminta agar Baduy dicoret dari salah satu destinasti wisata nasional.

Masyarakat Baduy juga meminta agar pemerintah membantu menghapus data citra satelit pada mesin pencarian Google atau mengidentifikasinya sebagai area terlarang. Dan meminta agar foto-foto sejumlah daerah adat di wilayah Baduy dihapus.

Keputusan tersebut dicetuskan oleh Lembaga Adat Baduy dalam pertemuan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, akhir pekan kemarin (04/07). Penyampaian surat didorong keinginan melestarikan tatanan nilai adat Baduy.

Dengan pertimbangan mendesak, yakni dampak negatif modernisasi dan kunjungan wisatawan ke wilayah adat yang terkenal menjaga etika alam dengan ketat.

Jaro Saidi, salah satu pemangku adat di Baduy, mengatakan kehidupan masyarakat setempat terusik akibat masifnya informasi tentang Baduy di media sosial.

BACA JUGA: Forum Lintas Ormas Banten Desak Penegak Hukum Usut Inisiator RUU HIP

"Meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah Baduy menimbulkan dampak negatif, berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap tatanan adat yang dilakukan oleh wisatawan dan jaringannya,” tertulis dalam surat yang ditandatangani dengan cap jempol oleh Jaro Saidi.

Padahal, tatanan adat masyarakat Baduy yang masih berlaku, tidak mengizinkan siapapun untuk mengambil gambar, apalagi mempublikasikan wilayah adat Baduy, khususnya wilayah Baduy Dalam.

Selain itu, Jaro Saidi mengungkapkan keresahannya bahwa pencemaran lingkungan di wilayah Baduy semakin mengkhawatirkan.

Banyak pedagang dari luar Baduy berdatangan ke dalam, sebagian besar menjual produk makanan minuman berkemasan plastik sehingga mendatangkan persoalan baru.

"Ini terjadi karena terlalu banyaknya wisatawan yang datang, ditambah banyak dari mereka yang tidak mengindahkan dan menjaga kelestarian alam, sehingga banyak tatanan dan tuntunan adat yang mulai terkikis dan tergerus oleh persinggungan tersebut," ujar Jaro Saidi.

BACA JUGA: Aihhh! Ternyata Uang Bansos Covid-19 Kota Tangerang Buat Cadangan

Pertemuan ini juga sekaligus memberikan mandat kepada tim dari luar wilayah Baduy yang dikepalai oleh Heru Nugroho, dan 3 anggota lainnya yaitu Henri Nurcahyo, Anton Nugroho, dan Fajar Yugaswara.

Mereka dipercaya oleh Lembaga Adat Baduy untuk bisa menyampaikan aspirasi dan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden, beberapa Kementerian dan perangkat daerah wilayah Banten.

"Surat terbuka itu terinspirasi dari pandemi (Covid-19). Waktu enggak ada (wisatawan) yang datang, mereka menikmati banget," kata Heru dala keterangan tertulisnya kepada media.

Heru mengatakan mandat turut diberikan oleh Jaro Dangka (Jaro Aja), Jaro Madali (Pusat Jaro Tujuh), dan Jaro Saidi (Tanggungan Jaro Dua Belas). Mereka memberi cap jempol atas surat terbuka yang dibuat. (RHMT/GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek