BANTENEXPRES - Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, negara diberikan wewenang untuk melakukan pengaturan, serta menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan terhadap sumberdaya alam dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Namun, fakta empiris pada kalimat "sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" masih perlu dipertanyakan implementasinya.

LIDI (Lingkaran Diskusi) Universitas Yuppentek Indonesia berkolaborasi dengan Forum TJSLBU Kota Tangerang atau Forum CSR Badan Usaha Kota Tangerang, menggelar diskusi publik dengan tema "Anak Muda Membahas Tentang Pusaran Konflik Tanah".

Sebuah diskusi ilmiah tentang penyerobotan lahan dan penggunaan lahan untuk korporasi di Kota Tangerang, dilaksanakan pada Jumat (23/06), di Kampus Universitas Yuppentek Inodensia (UYI) menghadirkan narasumber dari kalangan kampus (mahasiswa) yang sebelumnya telah mengkaji berkaitan dengan konflik penguasaan lahan di Kota Tangerang dan kota-kota lain di Indonesia.

Diskusi yang di buka Wakil Rektor Universitas Yuppentek Indonesia Bambang Kurniawan dan moderator oleh Asep Sugara sekaligus Ketua CSR BU atau TJSL BU Kota Tangerang, dihadiri berbagai unsur dari mulai mahasiswa, dosen, Badan Usaha dan para pakar/ahli pertanahan Kota dan Kabupaten Tangerang.

"LIDI (Lingkaran Diskusi) ini adalah suatu wadah diskusi baik untuk mahasiswa, dosen atau masyarakat, dalam proses belajar mengajar diluar dari kelas atau bagi masyarakat yang ingin membahas tentang permasalahan sosial," kata Bambang dalam pembukaan diskusi.

"Konflik penguasaan tanah terjadi hampir diseluruh pelosok tanah air dimana terdapat investasi," ujar seorang mahasiswa, Agia Adha.

Dilanjutkan oleh mahasiswa lainnya, Kumara, ia mengatakan persoalan mendasar yang menjadi akar konflik adalah penghargaan terhadap hak atas tanah serta pemberian kompensasi/ganti rugi yang dianggap tidak layak bagi masyarakat.

"Berbagai cara dan pendekatan penyelesaian telah dilakukan, namun konflik tetap ada bahkan sampai melahirkan korban jiwa bagi masyarakat," kata dia.

Asep Sugara menyampaikan anak muda harus secara masif memperjuangkan hak masyarakat dan sensitif terhadap permasalahan sosial, dalam hal ini adalah berkaitan dengan kepemilikan lahan.

"Anak muda/mahasiswa harus bisa mendorong negara sebagai organisasi kekuasaan yang diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa," Asep berkata.

"Namun tidak dapat berperan banyak, karena disatu sisi pemerintah mengharapkan adanya investasi dari penanaman modal guna memperoleh devisa, disisi lain masyarakat mengklaim tanah yang diberikan tersebut merupakan kepemilikan mereka," sambung dia.

Menurutnya diperlukan rekonseptualisasi hubungan penguasaan tanah dalam rangka penanaman modal tidak dilakukan melalui pelepasan atau penyerahan hak, akan tetapi melalui suatu perjanjian hak pakai/sewa antara perusahaan dan pemilik tanah untuk jangka waktu tertentu dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat.

"Dengan model tersebut, hubungan kepemilikan masyarakat tidak akan putus, dan setelah masa perjanjian penggunaan berakhir tanah tersebut kembali kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutive LIDI Budi Satriyo mengucapkan terima kasih atas dukungan kampus (Universitas Yuppentek Indonesia) yang secara konsisten mendukung kegiatan lingkaran diskusi ini.

"Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Forum CSR BU Kota Tangerang yang telah berkolaborasi dengan kami dalam penyelenggaraan diskusi LIDI Chapter-2 tentang unsur penting dalam kehidupan manusia yaitu tanah," jelas Budi.

(MAN/GUNG)