Nasional
Sabtu 10 Oktober 2020 09:27
Massa buruh di Tangerang selama tiga hari melakukan aksi unjukrasa menolak UU Omnibus Law. (BantenExpres | Azie Stianegara)
\"Share

BANTENEXPRES – Sejumlah kepala daerah hingga ketua DPRD telah menyatakan tidak setuju terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja telah memicu gelombang aksi demonstrasi berbagai daerah di tanah air.

Sampai saat ini setidaknya ada lima Gubernur dan dua Ketua DPRD menyampaikan aspirasi demonstran yang menolak UU Omnibus Law Ciptaker. Di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi, dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdurrahman Shaleh.

Mereka menolak UU Omnibus Law Ciptaker sebagaimana diaspirasikan buruh dan mahasiswa, karena dinilai telah merugikan masyarakat, utamanya kelompok buruh [pekerja]. Oleh karenanya, mereka mendesak agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mencabut atau membatalkan pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker.

Hal itu seperti diungkapkan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat menemui massa demo tolak UU Omnibus Law di Kota Bandung, Kamis (8/10). Dia menyebut, telah menyampaikan aspirasi buruh lewat surat yang ia kirimkan ke Jokowi hari ini.

"Isinya menyampaikan poin-poin ketidakadilan yang ada di pasal-pasal UU Omnibus Law dari mulai masalah pesangon, masalah cuti, masalah izin TKA, masalah outsourcing dan masalah lain yang dirasakan pengesahannya itu terlalu cepat untuk sebuah undang-undang," kata Emil, sapaan Ridwan Kamil di Bandung, Kamis (08/10) saat menemui perwakilan buruh.

BACA JUGA: Aksi Tolak UU Cipta Kerja Di Tangerang Kapolres Terkena Lemparan

Massa buruh dan mahasiswa dalam tiga hari terakhir terus menyampaikan penolakan terhadap UU penarik investasi itu di Bandung. Emil menilai, situasi itu disebabkan UU Ciptaker banyak memuat pasal-pasal yang merugikan buruh.

Seperti dikutip laman CNNIndonesia.com, hal serupa juga disuarakan Gubernur Jatim, Khofifah, dengan melayangkan surat ke Jokowi agar UU yang baru disahkan DPR itu dapat ditangguhkan. Khofifah mengaku surat yang ia layangkan untuk menyampaikan aspirasi buruh.

"Hari ini juga saya kirim suratnya ke Presiden melalui Mendagri (Tito Karnavian)," kata Khofifah dalam siaran pers pemerintah yang diterima kantor berita ANTARA di Surabaya, Jumat (09/10).

Surat penolakan UU Ciptaker juga dilayangkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno yang dilayangkan kepada Ketua DPR RI dan Presiden Jokowi. Dia menyebut surat itu mewakili buruh yang dengan tegas menolak pengesahan UU Ciptaker. Surat itu ia layangkan setelah Sumbar jadi sasaran aksi demo oleh mahasiswa dan buruh.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi dari serikat pekerja yang menyatakan menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja." Demikian surat yang dikeluarkan Irwan Prayitno tertanggal 8 Oktober yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, dikutip Jumat (09/10).

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengaku akan turut meneruskan aspirasi massa mahasiswa dan buruh yang berdemo di ibu kota. Hal itu ia ungkapkan saat mendatangi lokasi aksi unjuk rasa di Halte Bundaran HI, Kamis (08/10) malam.

Kepada para pedemo, Anies bilang unjuk rasa menyuarakan aspirasi adalah hak semua warga negara. 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menemui perwakilan buruh dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, mengaku akan meneruskan suara massa aksi lewat surat yang akan ia kirimkan ke Jokowi.

Sri Sultan turut berjanji akan memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi buruh yang belum menerima bantuan. "Saya bisa memfasilitasi aspirasi buruh, dengan mengirim surat kepada Presiden," kata Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Adapun, permintaan tegas dilayangkan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Dia meminta agar Jokowi segera menerbitkan Perppu Omnibus Law.

Dalam akun Instagram resminya @Bang.midji dan sudah dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat (09/10), dia menyebut Perppu pembatalan UU Cipta Kerja perlu dikeluarkan untuk mencegah konflik semakin meluas.

Menurut dia, aturan yang baik harusnya disesuaikan dengan aspek keadilan bagi masyarakat. "Saya Gubernur Provinsi Kalimatan Barat dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnya mengeluarkan Perppu yang mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja," kata Sutarmidji.

Sementara Presiden Jokowi, Jumat (09/10), mengatakan aksi menolak Omnibus Law di berbagai daerah dilatarbelakangi kekeliruan informasi dan berita palsu (hoaks) di media sosial.

Ia mengingatkan agar pihak-pihak yang tidak puas terhadap produk legislasi tersebut bisa menyalurkannya lewat jalur hukum.

“Jika masih ada ketidakpuasan pada UU Cipta Kerja ini silakan ajukan uji materi atau judicial review ke Mahmakah Konstitusi," kata Jokowi melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

BACA JUGA: Anggaran COVID-19 Tidak Transparan, Wali Kota Tangerang Dipolisikan

Pun aksi unjukrasa besar-besaran menolak Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker terjadi di Banten. Seperti di Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Aliansi Buruh Bersatu Banten selama tiga hari melakukan demonstrasi hingga memacetkan jalan.

Seperti di kawasan Niko Mas Cikande Serang, Kawasan Telesonik Bitung Kabupaten Tangerang dan Jalan Daan Mogot Kota Tangerang. Aksi massa ini diikuti ribuan buruh dari berbagai serikat, antara lain KSPSI, SPSI, KASBI, FSPMI dan aksi lainnya dari Kampus [mahasiswa] di Kota Tangerang.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Nawa Said Dimyati menemui massa dari perwakilan buruh dan mahasiswa di depan Gedung DPRD Banten, Jumat (09/10).

Dihadapan massa, Nawa teriak agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang [Perppu]. “Kita dorong Presiden keluarkan Perppu, keluarkan Perppu!. Caranya kita desak dengan aksi-aksi yang cerdas, aksi-aksi yang tidak anarkis. Aksi-aksi yang tidak membenturkan sesama anak bangsa,” cetus politisi Demokrat ini.

“Ayo suarakan melalui media mainstream mapun media sosial. Kita taburi twitter kita medsos kita dengan tagar #PresidenKeluarkanPerppu. Ini salah satu cara yang harus kita lakukan,” pinta dia. “Hidup mahasiswa, hidup rakyat Banten, hidup Indonesia, hidup buruh, hidup otonomi daerah,” pekik Nawa dengan lantang. (GUNG/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek