Nasional
Kamis 01 Februari 2024 15:27
Koordinator Aliansi Mahasiswa Banten Shandi Marta Praja memberikan keterangan di kantor Bawaslu RI, Jakarta. (FOTO: untuk BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten (AMPB) mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta, Rabu (31/01).

Mereka mendatangi Bawaslu RI untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang menunjukan "Pose 2 jari" dari mobil Kepresidenen RI-1.

Koordinator AMPB Shandi Martha Praja menjelaskan, dalam Pasal 10 UU Pemilu jelas mengatur pasangan calon membentuk Pelaksana Kampanye, dalam Pasal 10 UU Pemilu jelas mengatur Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden membentuk Pelaksana Kampanye.

Sementara, kata Shandi, Jokowi tidak termasuk sebagai Tim Pemenangan Nasional (TPN) Capres/Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Gibran yang terdaftar di KPU.

"Perbuatan Presiden Jokowi dengan menggunakan fasilitas negara berupa mobil Kepresidenan dan iring-iringan Kepresidenan menunjukkan Pak Presiden bukanlah Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran adalah Pelanggaran Pidana Undang-Undang Pemilu mengingat Presiden Jokowi sampai hari ini 31 Januari belum mengajukan cuti untuk melakukan kampanye," tutur Shandi dalam keterangannya, Kamis (01/02).

Sebagai seorang Presiden, lanjut dia, Jokowi seharusnya paham tentang UU Pemilu pada Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubenur, wakil gubenur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi sejumlah ketentuan.

"Misalnya, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar dia.

"Juga menjalani cuti di luar tanggungan negara; Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah," imbuh Shandi.

Oleh karenanya, AMPB meminta Bawaslu RI untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Presiden Jokowi. Juga meminta Bawaslu untuk menyidangkan laporan AMPB secara terbuka untuk umum.

"Terlapor Presiden Joko Widodo melakukan pelanggaran Pasal 547 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur bahwa setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan, atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000," Shandi mengakhiri.

(GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek