Hukum_Kriminal
Rabu 08 September 2021 17:11
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan kepada media seusai datangi lokasi kebakaran Lapas Klas I Tangerang. (FOTO: BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Terbakarnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang yang menyebabkan tewasnya 41 orang (napi), di Block C pada Rabu (08/09) dini hari, membuat keprihatinan berbagai pihak. Wabil khusus para pemangku kebijakan yakni KemenKumHAM dan Menko Polhukam.

Setelah Menteri Hukum HAM Yasonna Laoly mendatangi lokasi kebakaran Lapas yang berlokasi di Jalan Veteran, Babakan, Kota Tangerang pagi tadi, jelang sore giliran Menko Polhukam Mahfud MD juga terlihat mendatangai TKP.

Seperti diakui Menteri Yasonna, bahwa beberapa Lapas di tanah air memang overload alias melebihi kapasitas pada kamar-kamar yang dihuni oleh napi, oleh sebab itu Mahfud MD juga mengatakan rencana pembangunan lapas baru di atas tanah yang tersangkut kasus BLBI.

“Kami rencana segera bangun lapas-lapas baru karena lapas yang ada sudah melebihi kapasitas,” ujar Mahfud saat gelar konferensi pers di Lapas Klas I Tangerang, Rabu (08/09) sore.

Menurut Mahfud, sejak tahun 2004 pembangunan lapas baru terus dibicarakan dalam rapat dengan DPR RI, namun terkendala dengan anggaran dan lain sebagainya.

“Sejak Tahun 2004 selalu dibahas, namun ada pertimbangan-pertimbangan, seperti anggaran, tanah dan lain sebagainya, saya dan Menkumham sudah fokus membahas hal ini,” ujar dia.

Rencananya, lapas-lapas baru akan dibangun di atas tanah yang saat ini tersangkut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Tanah-tanah dari BLBI yang kami kuasai lebih baik dibangun untuk lapas, daripada obligor-obligor lakukan pembangkangan lebih baik digunakan untuk lapas, itu rencana kami,” Mahfud menegaskan.

Berdasarkan data dari ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM, jumlah narapidana dan tahanan di lapas Tangerang hingga Agustus 2021 sebanyak 2.087.

Persoalan kelebihan daya tampung dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Indonesia tampaknya telah menjadi masalah serius dan harus segera disikapi oleh berbagai pihak.

Sebelumnya, Menteri Yasonna Laoly menyoroti banyaknya napi dari kasus narkoba. Saking banyaknya, ia menyebut, napi dari kasus ini menjadi salah satu penyebab lapas-lapas di Indonesia overload.

"Permasalahan kita adalah pelanggaran tindak pidana narkotika yang mewakili lebih dari 50 persen over kapasitas (lapas) di seluruh Indonesia," kata Yasonna.

Yasonna tak mengungkapkan angka pasti berapa jumlah napi narkoba saat ini yang mendekam di lapas-lapas di bawah naungan Kemenkumham. Namun demikian, ia menyatakan masalah overload napi ini harus diselesaikan dari hulu.

"Maka penanganannya adalah narkotika. Saya sudah lama ajukan revisi UU Narkotika, ada persoalan di UU Narkotika yang membuat, contoh pemakai, ini kita kan pemakai kita berharap supaya direhab (bukan dipenjarakan), strategi begitu," kata dia.

Sebab, kata dia, apabila semua pengguna narkoba harus dijebloskan ke lapas, maka tak akan tertampung. Dia mengungkapkan, berdasarkan data, diperkirakan ada lebih dari empat juta pemakai narkoba.

"Kalau semua masuk lapas, enggak muat. Diperkirakan lebih 4 juta pemakai narkoba, perlu kita tangkapi semua? Sekarang aja 270 ribu isi Lapas itu sudah mabuk kepayang," ucap dia.

Yasonna juga mengatakan, tidak mungkin mengimbangi banyaknya napi dengan membangun lapas baru. Sebab, satu lapas saja yang berkapasitas untuk 1.000 napi, harganya bisa sampai seratus miliar rupiah. (ZIE/MAN)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek