Lapsus
Sabtu 01 Juni 2019 04:09
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat. (FOTO: Istimewa)
\"Share

BANTENEXPRES – Menjelang menghadapi gugatan sengketa pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi telah berkumpul di kantor pusat KPU-RI di Jakarta. Konsolidasi tersebut diperlukan guna mendukung jawaban-jawaban mereka di sidang MK nanti.

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, KPU provinsi yang ada di Jakarta telah melalukan konsolidasi dengan KPU kabupaten dan kota. Konsolidasi berjenjang itu diperlukan untuk menjawab gugatan yang mereka akan hadiri.

Ia mengatakan bagian paling penting dalam menghadapi gugatan di MK adalah menyediakan penjelasan dan alat bukti untuk mendukung jawaban-jawaban mereka di persidangan. Hanya dengan cara itu, ia meyakini jawaban KPU di sidang nanti dapat diakui hakim.

"Tetapi kalau jawaban dan alat bukti udah sinkron maka ya sudah itu bisa menjadi jawaban kita di persidangan nanti," kata dia Arief, di Jakarta, kemarin.

Dalam persiapan menuju sidang MK itu, KPU juga menggandeng Lima firma hukum sebagai pengacara. Kelima firma hukum ditugaskan menangani perkara berbeda. Untuk sengketa Pilpres, KPU menunjuk AnP Law Firm. KPU juga menunjuk mereka untuk sengketa Pileg menghadapi Partai Golkar, PAN, PKPI, Partai Nangroe Aceh, dan Partai Berkarya.

KPU menunjuk HICON Law & Policy Strategic untuk menghadapi PDIP, PKB, PBB, Partai Garuda, dan Partai Daerah Aceh. Untuk menghadapi Partai Gerindra, PKS, Hanura, PSI, dan Partai Aceh, KPU menunjuk Abshar Kartabrata & Rekan.

Kemudian KPU menunjuk Nurhadi Sigit & Rekan untuk berhadapan dengan Partai Demokrat, Partai NasDem, PPP, Perindo, dan Partai SIRA. Untuk sengketa Pileg DPD, KPU menunjuk Master Hukum & Co.

Dilansir laman CNNIndonesia, Mahkamah Konstitusi menerima tambahan untuk gugatan perselisihan hasil pemilu 2019. Sejauh ini MK mencatat jumlah gugatan yang masuk mencapai 340 kasus baik pemilihan legislatif (Pileg) atau pemilihan presiden (Pilpres).

"Jumlah total permohonan sengketa hasil pileg sampai kini adalah 339, terbagi dari 329 diajukan parpol/caleg dan 10 diajukan calon anggota DPD, satu lagi permohonan yakni pilpres," kata juru bicara MK Fajar Laksono, Jumat (31/05).

Jumat ini merupakan hari terakhir untuk memperbaiki berkas gugatan oleh peserta pemilu. Kendati begitu, Fajar menyebut baru 32 permohonan saja yang berkasnya sudah lengkap. "Masih ada 307 permohonan yang belum lengkap," Fajar menambahkan.

Mahkamah Konstitusi (MK) sedianya akan mendahulukan sidang gugatan sengketa untuk Pilpres. Sesuai jadwal, MK menjadwalkan sidang perdana gugatan sengketa Pilpres pada 14 Juni dan sidang putusan pada 28 Juni mendatang.

"Pasti Pilpres dulu diselesaikan. Sebab 28 Juni Insyaallah MK sudah akan memutuskan sengketa hasil Pilpres. Baru setelah itu 1 Juli kita meregistrasi perkara sengketa hasil pileg sampai nanti diputus 9 Agustus," terang Fajar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (29/05) kemarin. (GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek