BANTENEXPRES - Tokoh masyarakat Kota Tangerang yang juga politisi partai Demokrat, Abdul Syukur merasa prihatin atas peristiwa yang terjadi di tubuh KNPI Kota Tangerang hari ini. Ia mempertanyakan ada apa wadah para pemuda ini sampai ribut pada gelaran Musda XI 2024.

"Saya prihatin kenapa bisa begitu [ribut]. Karena pengalaman anak muda di Kota Tangerang setiap Musda tidak pernah ribut-ribut," kata Abudul Syukur kepada BantenExpres dimintai pandanganya atas Musda KNPI yang baru saja digelar dan diwarnai kericuhan.

Diketahui, DPD KNPI Kota Tangerang menggelar Musda Ke-XI 2024 dalam rangka memilih Ketua yang baru. Namun, dalam Musda terjadi kericuhan bahkan terjadi Musda lanjutan yang dinilai tidak sah.

Syukur yang juga anggota DPRD Provinsi Banten ini mengaku heran, ada apa Musda KNPI sampai terjadi kericuhan keributan. "Pertanyaanya ada apa ribut-ribut?," tanya dia heran.

Disinggung apakah ada ikut campur tangan-tangan politis pada gelaran Musda KNPI Kota Tangerang kali ini, ia pun meminta untuk melihatnya secara utuh.

"Kalau ada orang politik berarti ada yang mempolitisasi. Tinggal dilihat disana aja [Musda], kalau ada orang politiknya ya berarti ada unsur politik," kata dia tertawa tipis-tipis.

Meski ada unsur politik, ia menilai hal tersebut sah-sah saja. "Mereka mungkin merasa senior, satu grup satu golongan misalnya. Bisa jadi mereka perjuangkan adek-adeknya," kata dia lagi.

Namun demikian, Syukur menyampaikan, harusnya para senior sebatas mengarahkan, menyarankan. Tidak mengintervensi terlalu jauh mengatur-atur hajat anak muda.

"Ini kan [Musda] hajatnya anak-anak muda, biarkan saja anak anak ini belajar lobi-lobi, belajar nyari suara cari dukungan," kata kader senior Pemuda Pancasila ini.

Politisi senior ini juga menilai, bila hasil Musda lanjutan yang memutuskan seorang Ketua baru KNPI itu tidak memenuhi persyaratan pemilik suara didalam forum, maka hal itu tidak bisa.

"Karena memang Musda itu kan harus dihadiri pemilik suara. Intinya saya perihatin aja kalau anak muda sampai gaduh," ucap dia.

Di sisi lain, Syukur menyentil KNPI Kota Tangerang. Dimana menurutnya KNPI ribut, sibuk, muncul jadi OKP pada saat ada gelaran Musyawarah Daerah alias Musda.

"Tapi diperjalanan gak kelihatan lagi tuh. Bahkan ada OKP PK yang sama sekali tidak pernah ada kegiatan apa-apa, mereka munculnya pada saat Musda, rame-rame. KNPI ini munculnya tiga tahunan aja tuh," ungkapnya.

"Selain itu, ributnya masalah dana hibah terus, gak jelas juga kiprahnya KNPI itu. KNPI muncul pada saat Musda, tapi setelah Musda pakum lagi, tidur lagi mereka," cetusnya.

Ia berharap hal tersebut menjadi evaluasi bersama, selama tiga tahun aktivitas KNPI itu apa. Karena menurutnya lagi KNPI dari masa ke masa begitu-begitu saja. "Stop rebahan bangun perubahan," tegas Syukur menutup.

Kronologi Musda Lanjutan

Musyawarah Daerah (Musda) Ke-XI DPD KNPI Kota Tangerang 2024 dilaksanakan di Grand Ussu Hotel, kawasan puncak Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/12) malam diwarnai kericuhan saat pembukaan berlangsung.

Selanjutnya, hingga Minggu (29/12) dini hari Musda belum menghasilkan keputusan. Sampai Minggu, sekira pukul 11:15 WIB Musda ditangguhkan sampai waktu yang belum ditentukan, karena deadlock.

Sekira pukul 12:20 WIB para peserta dari berbagai OKP/PK pun melanjutkan perjalanan ke Kota Tangerang, lantaran Musda dianggap berakhir hari itu.

Namun, tiba-tiba sebagian peserta (OKP/PK) melanjutkan Musda disebuah rumah makan kawasan Serpong Tangerang dan menghasilkan keputusan Dede Maulana Faisal terpilih menjadi Ketua KNPI Kota Tangerang periode 2024-2027.

Sontak kabar ini membuat OKP/PK lainnya yang menjadi peserta Musda kaget saat mendarat di Kota Tangerang sekira pukul 18:05 WIB. Karena Musda dilanjutkan tanpa ada pemberitahuan dari panitia atau SC.

Ketua MPI KNPI Kota Tangerang, Uis Darmawan angkat bicara terkait itu. Ia menyatakan Musda lanjutan tersebut tidak sah.

Uis menegaskan bahwa Musda bisa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 OKP dan PK. Ia mempertanyakan Musda lanjutan yang memutuskan Dede Maulana Faisal sebagai Ketua itu apakah benar dihadiri 32 OKP dan 4 PK.

"Pimpinan sidang, Musda itu sudah sepakat ditangguhkan. Tapi kenapa pihak SC melanggar aturannya sendiri," ujar Uis dihubungi BantenExpres, Senin (30/12) sore.

"Musda lanjutan, penjelasan dari kami adalah Musda tidak sah. Karena jelas secara aturan, bahwa Musda dikatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 OKP dan 2/3 DKP," tegasnya.

Ia juga mengaku banyak OKP/PK yang menyatakan tidak terlibat dalam Musda lanjutan itu. Kendati demikian, ia meminta persoalan ini harus disikapi dengan cermat.

"Yang pasti kita berharap temen-temen tetap menjaga kondusifitas, tidak ada gerakan-gerakan yang melanggar hukum," ucap Uis mengimbau.

(ZIE/MAN)