BANTENEXPRES - Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi walkout-nya delegasi Israel untuk pertama kalinya dalam sesi Commite Peace and Security saat IPU ke-150 di Tashkent, Uzbekistan, belum lama ini. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut pertama kali delegasi Israel walkout kalah total di Standing Committee on Peace and Security.
"Alhamdulillah, ini luar biasa sekali perjuangannya, kita berhasil membuat delegasi Israel walkout, karena kalah total dalam membahas tentang ‘two state solutions’ untuk Palestina. Ini pertama kalinya biasanya Israel dan negara-negara barat punya kekuatan, tapi isunya semua ingin perdamaian dan negara Palestina merdeka," kata dia dikutip BantenExpres dari laman resmi parlementaria, Sabtu (12/04).
Mardani mengaku bersyukur bahwa Indonesia termasuk negara yang paling vokal dan paling utama dalam mengangkat kemerdekaan Palestina. “Karena kita punya hutang konstitusi kepada Palestina. Negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Sekarang Palestina sedang berjuang untuk merdeka dan saatnya kita dukung penuh kemerdekaan Palestina,” tegas Mardani.
Dalam pertemuan IPU yang merupakan pertemuan bilateral dengan Parlemen Uni Eropa, parlemen Turkiye dan Parlemen India, imbuh Mardani, Indonesia mendorong 3 hal. Pertama, percepatan penandatangan EU CEPA (biar produk Indonesia bisa masuk EU tanpa hambatan), bantu percepat gabung OECD dan penguatan nilai-nilai demokrasi dan social justice. "Semua diterima dan siap ditindak lanjuti," ujarnya.
Kedua, imbuh Mardani, dengan Turkiye membahas road map Palestina Merdeka dan bantuan untuk Gaza plus hubungan bilateral yang lebih dalam. "Ketiga, dengan India membahas kerjasama pendidikan, friendship group dan pembukaan pasar. Kesemuanya menuju satu hal. Indonesia punya sahabat yang setia dan pasar yang besar. Agar target negara maju 2045 bisa dicapai," tutup Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta I ini.
Diketahui, solusi dua negara (two state solution) adalah sebuah gagasan yang mengedepankan pembentukan negara Palestina merdeka dan berdaulat yang hidup berdampingan dengan Israel. Dimana Jerusalem Timur sebagai Ibukota Palestina. Gagasan ini dianggap sebagai sebuah solusi yang realistis dan paling praksis oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.
Melalui gagasan ini, diharapkan dapat mengakhiri konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak. Solusi dua negara menjadi salah satu Resolusi yang berhasil diadopsi pada Sidang Umum Organisasi Parlemen Dunia (IPU) ke 150, yang berlangsung di Tashkent Uzbekistan pada pekan ini.
Setelah melalui perdebatan panjang dan alot selama dua hari antara delegasi dari 130 negara. Sebagai bagian dari grup geopolitik Asia Pasifik, BKSAP DPR RI berperan aktif dalam debat tersebut. Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang juga merupakan Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini aktif menyuarakan kepentingan nasional Indonesia dalam perdebatan isu penting tersebut.
"Saya kira kita harus berbangga menjadi bagian dari sejarah penting IPU, dimana untuk pertama kalinya diadopsi resolusi dua negara untuk Palestina. Hal ini memang berat untuk Palestina tetapi, kita harus berpikir realistis agar wanita dan anak-anak yang tidak berdosa segara terhindar dari genosida yang dilakukan oleh Israel," tutur Jazuli keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut legislator asal Banten ini juga menyampaikan bahwa sekalipun berat untuk diterima oleh Palestina, menurutnya solusi dua negara adalah solusi yang paling mendekati keadilan untuk situasi yang berkembang saat ini.
Resolusi solusi dua negara untuk Palestina tersebut diadopsi pada hari terakhir Sidang Umum IPU 150, setelah grup-grup geopolitik yang ada di IPU akhirnya berkompromi demi diadopsinya Resolusi tersebut. Kendati demikian, beberapa negara Eropa seperti Swedia dan Jerman menyatakan keberatannya atas beberapa poin dalam resolusi tersebut yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan mereka.
(GUNG/ZIE)
- Presiden Prabowo Pertimbangkan Ketum Golkar soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
- Kembali Pimpin MUI, Kiai Anwar: MUI Terus Layani Umat dan Bersama Pemerintah
- Mahasiswa Gugat UU MD3 ke MK, Minta Rakyat Bisa Berhentikan Anggota Dewan
- DPR Sahkan Revisi KUHAP Jadi Undang-undang, Ini 14 Poin Subtansinya
- Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 10 Tokoh, Berikut Daftarnya
- KPK Tangkap Dua Kepala Daerah Dalam Sepekan
- Era Era Hia Dikukuhkan Doktor ke 350 IPDN


.jpg)


