Teknologi
Jumat 29 September 2017 06:23
Bupati Pandeglang Irna Narulita saat sosialisasi keterbukaan informasi publik (KIP). (FOTO: Istimewa)
\"Share

PANDEGLANG - Seiring perkembangan zaman yang mengedepankanya akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, Bupati Padeglang Irna Narulita meminta agar seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) seperti Instansti Dinas, Badan, Kecamatan, Kelurahan, bahkan Desa wajib menggunakan media sosial untuk mengekspose seluruh kegiatan di OPD.

Hal tersebut disampaikan Bupati Irna pada agenda sosialisasi Undang-undang nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang diadakan oleh Dinas Komunikasi Informasi Sandi dan Statisitik (Diskomsantik) di Oprrom Sekretariat Daerah, Kamis(28/09).

“Masyarakat ingin tahu bagaimana kinerja kita sebagai aparatur, kalau tidak di ekspose nantinya terkesan kita tidak bekerja, kalau sudah di ekspose kan hasil pembangunan yang kita kerjakan bisa diketahui oleh masyarakat, oleh karena itu saya insturksikan kepada seluruh OPD agar membuat media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan website resmi,” cetus Bupati.

Ia juga menginginkan setiap OPD agar terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Diskomsantik, karena dinas tersebut sebagai pusat Informasi dan komunikasi di Kabupaten Pandeglang,

“OPD harus ikut serta dalam mendukung “Ruang Pintar” yang sudah diresmikan 17 Agustus lalu, itu adalah pusat informasi pusat aspirasi dan saran, selain itu juga sudah diluncurkan nya pula aplikasi Bebeja yang menampung semua keluhan masyarakat melalui smartphone, dari aplikasi tersebut diharpakan OPD terkait harus bisa cepat tanggap dalam merespon supaya masyarakat juga nantinya puas,” ujar dia.

Yahya Gunawan, Kepala Diskomsantik menjelaskan tujuan di terapakanya UU Nomer 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab melalui prinsip transparansi serta keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik,

“Keterlibatan masyarakat di akomodasi dengan cara mempermudah akses informasi dan dokuemntasi publik oleh badan publik yang mempunyai kewajiban menyediakan informasi sesuai dengan kewenanganya kepada pemohon informasi, sedangkan dalam pelaksaan penyediaan informasi dan dokumentasi diharapkan dapat di akses dengan mudah oleh pengguna informasi,”  jelas Yahya. (RHMT)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

Bantenpost 2010 - 2013     develop by mitra-tek.com