Nasional
Sabtu 13 Juni 2020 09:31
Try Sutrisno, Wakil Presden RI Ke Enam. (FOTO: Istimewa)
\"Share

BANTENEXPRES - Purnawirawan TNI dan Polri mendesak DPR mencabut Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Try Sutrisno ikut mendesak pencabutan RUU itu.

"Mendesak DPR RI mencabut RUU HIP dan mendesak pemerintah untuk menolaknya," kata Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri, Soekarno saat membacakan pernyataan sikap di Balai Sabrini Plaza Semanggi, Jakarta, Jumat (12/06).

Pihaknya menilai RUU HIP akan menimbulkan tumpang tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan. Menurutnya, ideologi Pancasila sebagai landasan pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD) akan diatur dalam undang-undang adalah sebuah kekeliruan.

Try Sutrisno yang menghadiri acara itu mengakui ada purnawirawan yang berbeda sikap dalam merespons RUU HIP. Namun menurutnya hal itu tidak jadi masalah.

BACA JUGA: Update Corona Banten Tembus 1097 Kasus Positif

Menurut Wakil Presiden RI ke-6 itu, saat ini para purnawirawan telah berhimpun dalam berbagai organisasi. Try meyakini bahwa setiap purnawirawan yang berhati pancasilais akan mendukung sikap yang dia lakukan bersama kawan-kawannya.

"Menurut saya kalau orang yang hatinya masih konsisten Pancasilais, TNI yang punya jati diri, pasti menyetujui dan pasti juga mengkritisi (RUU HIP)," lanjutnya.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Saiful Sulun mengatakan munculnya RUU HIP membuat masyarakat kaget.

"Munculnya undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang bernuansa PKI, Komunis, kita masyarakat Pancasila terkaget-kaget. Kita lihat ideologi yang lain, paham Agama, sama dengan PKI, hampir dengan cita-cita semula ingin mendirikan negara Islam," kata dia.

BACA JUGA: Dewan Pers Tolak RUU Cipta Kerja Atur Kebebasan Pers

Saat ini, RUU HIP masuk pembahasan di DPR RI. Rapat Paripurna pada 12 Mei 2020 mengesahkan RUU ini sebagai inisiatif DPR.

Sejauh ini, dua dari sembilan fraksi menyatakan tidak setuju dengan RUU ini. Fraksi PKS dan Fraksi PAN mengancam tak ikut pembahasan jika RUU tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai rujukan atau konsideran.

Sejalan dengan itu, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) memiliki nuansa ajaran sekularistik dan ateistik.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara Halal Bihalal dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan MUI seluruh Indonesia secara virtual, yang disiarkan di Kanal Youtube Official TVMUI, Jumat (12/06) malam.

BACA JUGA: Stadion Benteng Tangerang, Mistis Nan Memorable

"Hari ini saya liat kawan-kawan MUI provinsi risau sekali tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Karena setelah kita baca, ini sangat sekularistik dan sangat berbau ateistik," kata Anwar.

Meski demikian, Anwar tak menjelaskan pada poin mana dalam RUU tersebut yang mengandung nilai sekular dan ateisme tersebut.

Lebih lanjut, Anwar khawatir umat Islam di Indonesia akan lepas pada kesepakatan yang sudah dibuat oleh pendiri bangsa untuk tetap memegang teguh NKRI apabila RUU tersebut disahkan. Sebab, Ia curiga ada pihak-pihak yang sedang berusaha mengingkari kesepakatan tersebut.

"Kalau ada prediksi dari para pakar hancur lebur 2030, menurut saya salah satu penyebabnya adalah RUU HIP ini," kata dia. (GUNG)

Sumber: CNNIndonesia

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek