Politik
Senin 08 Maret 2021 16:37
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. (FOTO: Dok-BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai tidak tepat bila pemerintah tak bisa ikut campur dalam kisruh internal Partai Demokrat. Menurutnya negara mesti tanggung jawab dalam urusan demokrasi.

"Jadi tidak tepat bila dikatakan bahwa itu urusan internal Partai Demokrat. Buat saya negara harus menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga demokrasi," ujar dia dalam diskusi Oligarki dan Koalisi Partai Mayoritas Tunggal, Minggu (07/03) kemarin.

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang tidak bisa disamakan dengan Muktamar Luar Biasa (MLB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian, berbeda dengan konflik internal PDI pada 27 Juli 1996, menurut Bivitri lagi.

Ia berkata, bahwa KLB partai Demokrat adalah orang luar yang membajak partai. Sehingga, KLB Demokrat sudah di luar batas.

"Kalau dikatakan sah sama aja ini kaya dulu PKB, kayak Megawati 27 Juli juga dulu begini, beda. Ini orang luar tiba-tiba masuk, jadi secara konstitusional sudah kelihatan juga kerangka berpikirnya yang sudah di luar batas," tutur dia.

"Ini malah (Moeldoko) menjadi ketua partai ini justru bagian dari negara apalagi beliau adalah ketua dari kantor staf presiden, jadi ini benar-benar directly under the president," tambahnya.

Maka dari itu, Bivitri menegaskan bahwa tidak tepat apabila negara tidak mau ikut campur dalam persoalan Demokrat. Harusnya, ketika isu Demokrat mencuat pemerintah harus mengambil sikap.

"Apa benar enggak usah ikut campur urusan internal partai Demokrat? menurut saya tidak begitu cara berpikirnya, Negara justru punya tanggung jawab untuk membuat demokrasi berjalan di negara ini, ketika ada isu seperti kemarin harusnya sudah ada langkah-langkah yang dilakukan," tandas Bivitri dikutip laman Merdekacom.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Banten Iti Octavia Jayabaya, menyebut pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengaku ingin menyelamatkan Partai Demokrat dianggap sebagai lelucon.

Lewat sejumlah cuitannya di Twitter pribadinya @viaj_ayabaya1, Bupati Lebak ini menyentil tajam Moeldoko yang sudah terlalu jauh mencampuri urusan internal Partai Demokrat. Bahkan nekat menjadi Ketum Demokrat versi KLB Deli Serdang.

"Agak lucu kalau Moeldoko ingin selamatkan partai. Selamatkan elektabilitas dirinya sendiri saja bingung, kok mau selamatkan partai?" tulis Iti pada cuitan tersebut, dilihat Senin (08/03).

Bahwa kata dia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah satu-satunya ketua umum partai politik di luar pemerintah yang elektabilitasnya paling tinggi. AHY, lanjut Iti, hanya di bawah Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.  

Faktanya, elektabilitas AHY adalah 6-7 persen, sedangkan Moeldoko elektabilitasnya nihil alias 0 persen.

"Kalau pakai akal sehat, Partai Demokrat ingin maju, pilih yang elektabilitasnya besar atau yang elektabilitasnya boncos?," kata dia.

Dari sisi kinerja, menurut Iti, kerja AHY pun nyata. Mulai dari Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona, peduli dan berbagi, bina UMKM dan wifi gratis. Semua itu dilakukan untuk membantu rakyat.

"Itu kinerja konkret Partai Demokrat," tegas Iti.  

Atas dasar itu, Iti menegaskan pihaknya tetap solid dan setia kepada Ketum AHY, apapun alasannya. "AHY adalah Ketum Partai Demokrat yang sah," tandas Iti. (GUNG/ZIE)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek