Politik
Kamis 11 Maret 2021 15:38
KSP Jenderal (Purn) Moeldoko pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sumut. (FOTO: Antara)
\"Share

BANTENEXPRES - Polemik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang melahirkan melahirkan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko menjadi ketua umum di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), pekan kemarin semakin memanas.

Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, peristiwa KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menjadikan KSP Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum tidak elok dan tidak etis.

Bahkan kata Siti, terjadi anomali politik dan demokrasi dalam peristiwa ini. "KLB kemarin yang digelar membingungkan kita semua. Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi," kata Siti dikutip dari keterangannya rilis Lembaga Pendidikan Politik Publik Indonesia (LP3I), di Jakarta, Kamis (11/03).

Siti mengatakan, KLB tersebut tidak lazim karena tidak mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. "Tentu tidak lazim, karena tidak mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat," ujarnya.

Apalagi kata Siti, Ketua Umum yang dimunculkan juga bukan dari kader Demokrat. "Tentu, untuk pegiat politik pegiat demokrasi, intelektual, akademisi yang belajar demokrasi, ini membingungkan. Dilihat dari perspektif Demokrasi juga peristiwa KLB Sumut sangat memprihatinkan," ucap Siti.

Mengapa? karena melanggar kaidah dan peraturan sebagaimana tercantum dalam AD/ART partai. KLB telah menafikan etika norma dan menjungkirbalikkan peraturan partai. Tentu publik tidak hanya dibuat bingung dan keprihatinan muncul dengan atraksi politik semacam ini, sambungnya.

Bahkan menurut Siti, para elite hanya bersaing untuk kepentingan Pemilu 2024. Sedangkan masyarakat harus menanggulangi dampak virus Corona (Covid-19).

"Jadi hanya para elite yang berkompetisi di era new normal, saat ini yang mana semua masyarakat berjibaku menanggulangi dampak Covid-19. Sementara elitenya hanya bersaing luar biasa untuk 2024," cetusnya.

"Jadi karena syahwat politik yang tak terkendali seperti ini, lalu dimuntahkan dalam sebuah atraksi politik yang sangat tidak menarik dan membebani masyarakat dan menguras energi perhatian masyarakat," ujar Siti seperti dikutip laman SindoNews.

Siti juga mengkritisi KSP Moeldoko sebagai eksternal dan bukan Partai Demokrat secara terang-terangan terlibat dalam KLB ini. "Biasanya, dualisme atau kisruh di dalam tubuh partai politik hanya melibatkan langsung kader atau internal partai saja," tuturnya.

Namun, ada yang berbeda dengan kejadian Demokrat karena KSP Moeldoko yang bukan kader partai muncul ke permukaan secara terang-terangan.

"Hal tersebut terjadi karena etika dan moral politik sudah tidak ada. Padahal, posisi etika berada di atas hukum," demikian Siti Zuhro. (GUNG)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek