Hukum_Kriminal
Senin 01 Agustus 2022 19:32
Ketua DPRD Kota Tangerang teken Pakta Integritas pencegahan KKN dengan Kajari, Senin (01/08). (FOTO: BantenExpres)
\"Share

BANTENEXPRES - DPRD Kota Tangerang mengapresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang atas dilakukanya penandatanganan Pakta Integritas pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penandatanganan Pakta integritas guna mewujudkan pembangunan daerah di Kota Tangerang yang lebih baik, ini di inisiasi oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, pada Senin (01/08) di ruang rapat paripurna DPRD.

Disaksikan seluruh jajaran Kejari dan DPRD Kota Tangerang, penandatanganan sendiri dilakukan oleh kedua pimpinan lembaga dan unsur pimpinan lainnya.

"Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kejari yang sering memberikan informasi dan masukan serta petunjuk. Terlebih, DPRD juga sudah melakukan liason officer (LO) dengan Kejari," kata Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo kepada wartawan seusai penandatanganan.

Seperti misalnya ada peraturan daerah yang memang dibutuhkan kajian hukum yang  membutuhkan masukan dari pihak Kejari, sambung Gatot.

"Pada intinya kita berikhtiar untuk menciptakan Kota Tangerang bersih dari praktik korupsi," tegas dia.

Penandatanganan Pakta Integritas tersebut, kata Gatot, juga sebagai bentuk komitmen DPRD Kota Tangerang untuk mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
 
"Dan ini memang ikhtiar kita. Kita pimpinan DPRD sudah menandatangani semuanya," aku politisi PDIP ini menegaskan.

Penandatanganan ini juga merupakan semangat dari upaya untuk menjadikan Kota Tangerang yang good government. "Semoga tercapai," imbuhnya.

Ditempat yang sama, Kepala Kejari Kota Tangerang Erich Folanda mengatakan, dengan penandatanganan Pakta Integritas pihaknya ingin menyampaikan kepada khalayak masyarakat, bahwa Kejari maupun DPRD punya komitmen bersama-sama berupaya melakukan pencegahan adanya upaya tindak pidana korupsi, maupun mungkin yang mengarah kepada KKN.

"Jadi kita berupaya mencegah itu semua," ujar Erich. Ditanya soal apa langkah kongkret untuk melaksanakan itu semua? Ia memastikan bahwa masing-masing institusi memiliki kewenangan.

"Pakta Integritas ini memang kita harus mulai berkomitmen dari diri sendiri, untuk menanamkan bahwa harus selalu berupaya melakukan pencegahan terhadap praktik-praktik korupsi dan nepotisme," kata dia lagi.

"Jadi dari situ dulu kita harus memulai. Tanpa ada keinginan dari pribadi kita akan terkendala," ucapnya.

Sebagai informasi, penandatanganan Pakta Integritas berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.

(ZIE/DRA)

Tentang Kami | Hubungi Kami | Redaksi | Disclaimer

PT BantenExpres Siber Media ©2018     develop by mitratek