

BANTENEXPRES - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang, Ahmad Syailendra mengatakan partai politik peserta Pemilu 2024 bisa melakukan 'kampanye udara' melalui media sosial (medsos).
Syailendra mengatakan partai politik bisa menggunakan akun-akun media sosial sampai 20 akun per medsos, resmi milik partai politik.
"Sesuai PKPU Nomor 15 tentang kampanye, sebanyak 20 per akun di masing-masing medsos resmi partai politik. Jadi kalau punya 5 akun medsos berarti kan bisa sampai 100 akun. Silakan berselancar lewat udara (baca-medsos)," ungkap dia kepada awak media ini, Ahad (19/11).
Akun-akun media sosial tersebut, lanjut Syailendra, kemudian ditembuskan ke Bawaslu untuk proses pengawasan.
Partai politik bisa menggunakan media sosial (medsos) seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lainnya.
'Kampanye udara' bisa dilakukan mulai tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.
Namun demikian, Syailendra meminta kepada partai-partai politik peserta Pemilu 2024 tidak boleh melakukan kampanye sebelum tanggal yang ditentukan.
"Sesuai aturan peserta partai politik tidak boleh melakukan kampanye sebelum tanggal yang ditentukan, karena gongnya mulai tanggal 28 November itu," ujarnya.
"Tapi sebelum masa kampanye itu partai politik boleh melakukan sosialisasi, bukan kampanye yah. Dan harus melakukan pemberitahuan dulu sebelum kegiatan kepada penyelenggara dan aparat," imbuh Syailendra.
Dalam kesempatan ini, Syailendra menambahkan partai politik, capres, caleg baru bisa memasang iklan di media massa, cetak, televisi, darring (online) mulai tanggal 21 Januari sampai 10 Februari 2024.
(ZIE/GUNG)
- TKD Prabowo-Gibran Kota Tangerang Bertekad Menangkan Satu Putaran
- 58 Juta Buruh Siap Menangkan Capres/Cawapres Nomor 1, AMIN
- TKD Prabowo-Gibran Kota Tangerang: Kami Yakin Menang
- BREAKING NEWS! Buruh se-Banten Deklarasi Dukung Pasangan AMIN
- PAN Kota Tangerang All Out Menangkan Prabowo-Gibran
- Airin Jadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran di Banten
- Kesbangpol Kabupaten Tangerang Minta Pengurus Parpol Kuatkan Kesadaran Politik